Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih ada beberapa pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah terkait program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurutnya, dari hasil hasil laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ada beberapa yang tidak berjalan secara optimal.

"Rapat di komisi XI kemarin yang membahas lebih lengkap temuan dari BPKP, ada beberapa hal yang menjadi PR kita bersama memperbaiki program BPJS kesehatan dan jaminan kesehatan nasional agar supaya bisa sustainable juga lebih akuntabel," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5).

Sri Mulyani membeberkan beberapa temuan dari BPK yang masih belum optimal tersebut mengenai masalah data kepesertaan. Di antaranya masalah jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK ganda, hingga peserta yang telah meninggal masih tercatat.

"Itu menurut saya perlu diperbaiki, sehingga kredibilitas dari program BPJS akan semakin meningkat. Juga ada mengenai masalah tagihan kemarin dari BPJS menyampaikan di dalam pembukuannya, mereka hanya mempertimbangkan tagihannya yang bersifat sebulan yang disebut current sedangkan di atas sebulan dia dianggap tidak charge," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut dari beberapa persoalan tersebut, Mantan Pelaksana Bank Dunia mengatakan perlu adanya kerja sama yang baik antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Jadi tentu kita mendukung sepenuhnya perbaikan dari jaminan kesehatan ini akan lebih bisa dijalankan dengan baik," tandasnya.