Sejak September 2018, B20 Hemat Rp 13,25 T Devisa dari Impor Solar

Senin, 14 Januari 2019 18:12 Reporter : Dwi Aditya Putra
Sejak September 2018, B20 Hemat Rp 13,25 T Devisa dari Impor Solar solar. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Kebijakan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berupa biodiesel sebesar 20 persen atau B20 ke dalam Bahan Bakar Minyak ( BBM) memberikan dampak positif terhadap penghematan devisa negara dari impor solar. Dalam empat bulan, kebijakan massif untuk berbagai sektor tersebut mampu menghemat sebesar USD 937,84 juta atau setara Rp 13,25 triliun (USD 1=Rp 14.137) sejak September 2018 lalu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto, mengatakan penyaluran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) biodiesel selama 2018 mencapai 1,67 juta kilo liter (KL). "Penyaluran FAME sebesar 1,67 juta KL," ungkap Djoko melalui keterangan resminya, di Jakarta, Senin (14/1).

Djoko mengatakan penerapan kebijakan B20 merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memperhatikan soal ketahanan energi nasional yang juga menjadi masalah serius ke depan, terutama mengurangi dominasi penggunaan bahan bakar fosil.

Di samping kebijakan B20, konversi BBM ke Liquified Petroleum Gas (LPG) juga diterapkan pemerintah sebagai upaya diversifikasi energi. Total sebanyak 6,55 juta Metrik Ton (MT) LPG bersubsidi dan 0,99 juta MT LPG non-subsidi disalurkan sepanjang 2018 ke 530 SPBE PSO dan 103 SPBE Non-PSO. Penghematan yang didapat dari kebijakan konversi ini selama setahun sebesar Rp 29,31 triliun (unaudited).

Di samping itu, Kementerian ESDM juga tercatat realisasi penjualan BBM mencapai 67,35 juta KL terdiri dari 16,12 juta KL BBM bersubsidi (Solar, Minyak Tanah dan Premium) serta BBM non-subsidi sebesar 51,23 juta KL. Penjualan tersebut disalurkan ke 6.902 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan milik Pertamina dan PT AKR Corporindo.

Khusus untuk BBM bersubsidi, angka realisasi tersebut hampir mendekati dari total kuota yang dialokasikan dalam APBN 2018, yaitu sebesar 16,23 juta KL. Hal ini tak lepas dari adanya kewajiban bagi badan usaha untuk penyaluran dan pendistribusian Premium di Jawa, Madura dan Bali melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diteken pada 23 Maret 2018 lalu.

Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, pemerintah akan mengevaluasi penurunan harga jenis BBM tersebut sebulan sekali. "Kami sedang evaluasi, Pertamina baru saja (menurunkan) kemarin," jelas Djoko. Jangka waktu tersebut dinilai tepat bagi Djoko demi menghindari adanya kebingungan di masyarakat," pungkasnya.

[bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini