Said Iqbal: Daya beli masyarakat kenyataannya memang turun, banyak buruh di-PHK
Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti klaim pemerintah yang menyebut bahwa daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Menurut para buruh, penurunan daya beli nyata terjadi dan bukan permainan politik untuk melawan Presiden Jokowi.
"Tidak ada yang menggoreng isu daya beli, bapak presiden, karena memang kenyataannya daya beli masyarakat menurun," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal saat aksi di Patung Kuda Monas, Jakarta, Sabtu (7/10).
Menurut Said Iqbal, penurunan daya beli masyarakat berdampak pada buruh yang akhirnya di-PHK. Pemutusan hubungan kerja dilakukan karena perusahaan harus melakukan efisiensi.
"PHK besar-besaran di mana-mana. Sekarang darurat PHK, bohong kalau dikatakan pertumbuhan industri mendekati 17 persen. Faktanya PHK terjadi di mana-mana dalam 3 bulan terakhir. Hampir 50.000 di seluruh Indonesia," jelas Said.
Banyaknya toko ritel yang tutup menurut Said Iqbal juga bukan karena peralihan offline ke online. Namun, memang pemerintah kurang mensejahterahkan masyarakat. Maka dari itu banyak bermunculan PHK. "Ini fakta bukan kata pembisik-bisik bapak bapak presiden," kata dia.
"Kerja layak tidak ada, gagal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla," imbuhnya.
Selain itu, Said Iqbal juga menyebut adanya ancaman PHK besar-besaran dengan peralihan pembayaran tol dari uang tunai ke uang elektronik. Dia menyebut, otomatisasi tol mengancam pengurangan karyawan.
Aksi pada Hari Kerja Layak Sedunia ini juga menyoroti rendahnya upah buruh. Said meminta pemerintah menaikkan upah sebesar USD 50.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMeski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Di sisi lain likuiditas industri perbankan pada bulan November 2023 dalam level yang memadai.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaKendati begitu, Perry mengakui kinerja ekspor barang belum kuat dipengaruhi oleh menurunnya ekspor komoditas.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaIndonesia lebih awal menginisasi beberapa aksi pengendalian perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaIndustri pembiayaan diprediksi akan terus meningkat tahun ini.
Baca Selengkapnya