Reformasi Agraria Jadi Kunci Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Kesenjangan Sosial di Indonesia

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, mengatakan pentingnya reformasi agraria sebagai salah satu solusi untuk menangani kemiskinan ekstrem dan kesenjangan sosial yang ada di Indonesia.

Menurutnya, meskipun ada kemajuan yang telah dicapai, masalah-masalah terkait ego sektoral masih menjadi hambatan bagi penyelesaian reforma agraria yang tuntas.

"Bahwa masih ada problem, salah satu kenapa tidak bisa tuntas adalah Reforma Agraria. Ini adalah karena adanya ego-ego sektoral," kata Budiman dalam konferensi pers Asia Land Forum 2025, di Jakarta Barat, Rabu (19/2).

Budiman menilai, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan jika Indonesia ingin mengurangi kemiskinan ekstrem di desa-desa, khususnya di kalangan petani.

Dalam hal ini, Budiman menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan suatu solusi berbasis kerjasama antara petani dan perusahaan swasta melalui sistem inti-plasma.

Dalam sistem ini, perusahaan swasta akan berperan sebagai inti dengan porsi yang lebih kecil, sementara sebagian besar keuntungan akan diberikan kepada petani miskin, terutama mereka yang tergolong dalam kelompok petani ekstrem.

Petani-petani ini akan dikelompokkan dalam bentuk koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi untuk mengelola pertanian secara kolektif dan efisien.

"Presiden sudah memberikan arahan di rapat kabinet, bahwa petani-petani, terutama yang dari kalangan miskin ekstrim, terutama yang di desa-desa, banyak juga yang masih cukup kuat bisa mengelola pertanahan, pertanian, tapi nanti dalam bentuk koperasi, dalam bentuk bumdes, koperasi bersama, bukan satu-satu," ujarnya.

Skema Inti Plasma Ciptakan Ekosistem Bisnis yang Saling Menguntungkan

Kata Budiman, skema ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang saling menguntungkan antara perusahaan swasta dan petani miskin. Dengan adanya kerjasama yang adil dan proporsional, diharapkan tercipta pemerataan yang tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan sosial.

Sehingga, meskipun sektor pertanian sering dipandang sebelah mata dalam konteks pertumbuhan ekonomi, sektor ini justru memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi kemiskinan ekstrem.

"Banyakin harus ke petani miskinnya, begitu. Jadi, seperti itulah. Dan di situ, kemiskinan ekstrim akan ditangani. Kesenjangan sosial juga bisa dikurangi, gapnya bisa dikurangi. Tidak layak bagi orang miskin, tidak layak bagi orang superkaya menguasai semuanya," ujarnya.

Reforma Agraria sebagai Kunci Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Berdasarkan pengalaman negara-negara di Asia yang berhasil melalui reforma agraria, Budiman menilai bahwa sektor pertanian, terutama yang melibatkan petani kecil, menjadi kunci bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Negara-negara seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRC), Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam, yang sukses menjalankan reforma agraria, telah menunjukkan bahwa penyelesaian masalah pertanahan adalah salah satu faktor penting dalam mendorong industrialisasi dan kemajuan ekonomi.

Vietnam, yang kini telah menjadi negara maju, merupakan contoh nyata keberhasilan reforma agraria dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan ketahanan ekonomi.

Oleh karena itu, Indonesia perlu belajar dari pengalaman ini, agar reforma agraria dapat memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mengurangi ketimpangan sosial yang selama ini menjadi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi.

"Di negara-negara yang reforma agraria paling sukses. RRC, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan di Asia Tenggara, Vietnam. Sekarang Vietnam sudah menjadi negara maju. Karena masalah ketinggalan masa lalu, tanah, sudah selesai," pungkasnya.