Bawa Skema PLTS Desa ke COP 31, AESI Bidik Investor Energi Bersih

Tingginya biaya investasi awal kerap menjadi penghambat utama pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di tingkat akar rumput. Menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menawarkan skema pembiayaan solar-as-a-service dalam ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP 31) di Antalya, Türkiye, untuk menarik investasi global sekaligus menggerakkan ekonomi desa serta wilayah kepulauan. 

Melalui pendekatan solar-as-a-service, pengembang akan menanggung pendanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan sistem PLTS. Sementara itu, koperasi desa bertindak sebagai penghubung layanan energi kepada pelaku usaha lokal melalui kesepakatan komersial yang terjangkau.

Wakil Ketua Umum AESI Bidang Kerjasama Antarlembaga, Kewirausahaan, dan Pendanaan, Anggita Pradipta, menilai skema ini menjadi jalan tengah agar transisi energi tidak membebani modal koperasi maupun warga desa.

"Percepatan energi surya membutuhkan proyek yang layak secara teknis, menarik bagi investor, dan terjangkau bagi pengguna. Solar-as-a-service membuka peluang partisipasi sektor swasta sekaligus membantu koperasi dan pelaku usaha desa mengelola kebutuhan investasi awal. AESI mendorong ekosistem kemitraan dan pembiayaan agar model ini dapat berkembang secara berkelanjutan," ujar Anggita dikutip di Jakarta, Minggu (15/11).

Gagasan tersebut mengemuka dalam forum 'Economic Growth through Solar PV as Productive Use of Energy within the Desa Merah Putih Cooperative Framework' yang digelar AESI bersama Tenggara Strategics di Sustainable Innovation Forum (SIF), rangkaian COP 31. Inisiatif ini diarahkan untuk mendukung agenda Asta Cita, terutama swasembada energi dan ketahanan pangan.

Dalam sesi diskusi bertajuk 'From Solar Energy to Rural Prosperity', terungkap bahwa model integrasi PLTS untuk sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, penyimpanan dingin (cold storage), dan pengolahan hasil usaha tengah diuji coba melalui proyek sandbox berbasis komunitas di Jatiluhur, Purwakarta. Uji coba ini memadukan teknologi, tata kelola koperasi, serta pembiayaan berkelanjutan sesuai kebutuhan lokal.

Tak hanya menyasar desa daratan, AESI juga membawa peluang elektrifikasi wilayah kepulauan melalui panel kedua SIF, 'Powering Remote Islands: Accelerating Rural Electrification through Solar Energy'.

Wakil Ketua Umum AESI Bidang Riset dan Teknologi, I Made Aditya Suryawidya, menyoroti pentingnya kesiapan rantai pasok industri nasional dan penyesuaian model pengembangan dengan kondisi geografis kepulauan. Forum ini turut membedah strategi penggabungan proyek dalam satu portofolio, pembiayaan campuran (blended finance), mitigasi risiko,hingga peluang kemitraan antara pemerintah, PLN, koperasi, kontraktor EPC, dan lembaga keuangan.

Momentum Tarik Kemitraan Global

Selain dua panel di SIF, Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari juga tampil sebagai panelis dalam sesi “Deploying Renewable Energy in Emerging Economies: A Place-Based Approach to Accelerating Deployment” di ALL IN Pavilion pada 10 November 2026. Forum yang menghadirkan pembicara kunci Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi serta perwakilan dari GreenCape, 

Chinese Renewable Energy Industry Association, dan Climateworks Centre ini membahas pengembangan energi bersih berbasis potensi masing-masing daerah.

Mada menegaskan bahwa kehadiran AESI yang menaungi 178 anggota ekosistem industri surya nasional di COP 31 bukan sekadar berdiskusi, melainkan membuka pintu kolaborasi nyata dan proyek percontohan pasca-konferensi.

"Indonesia memiliki visi transisi energi yang kuat, didukung potensi energi surya yang besar dan ekosistem industri yang terus berkembang. Melalui COP 31, AESI membawa perspektif industri nasional ke dialog global sekaligus memperluas kemitraan yang dapat mempercepat ketahanan energi, produktivitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi," kata Mada.

Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar proyek energi surya di dalam negeri siap dieksekusi. "COP 31 menjadi momentum untuk memperlihatkan kontribusi industri surya Indonesia dalam mewujudkan agenda energi nasional. Kolaborasi pemerintah, industri, lembaga keuangan, dan mitra internasional akan memperkuat kesiapan proyek serta mempercepat manfaat energi bersih bagi masyarakat," tutup Mada.