Hashim Soroti Ekonomi RI yang Tak Tercatat, Singgung Tukang Parkir dan Jasa Pijat

Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti potensi ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem administrasi. Menurutnya, digitalisasi dapat menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Hal itu disampaikan Hashim dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10).

Hashim mencontohkan transaksi jasa sehari-hari yang tidak disertai bukti pembayaran resmi. Ia menceritakan pengalamannya membayar jasa tukang cukur tanpa menerima bukti transaksi. Ia juga menyinggung pembayaran jasa pijat yang dialami keluarganya sebagai contoh transaksi serupa.

Ia kemudian menyoroti besarnya aktivitas ekonomi informal di Indonesia.

“Jadi, ekonomi kita jauh lebih besar daripada yang ditulis dan diumumkan,” ujar Hashim dalam paparannya.

Hashim menyebut ekonomi informal diperkirakan mencapai sekitar 35–40 persen dari perekonomian Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki pencatatan aktivitas ekonomi.

Hashim Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital

Hashim menilai pemanfaatan teknologi digital dapat membantu pemerintah memperluas pencatatan transaksi dan mengoptimalkan penerimaan negara.

“Ya, itu disebut digitalisasi. Itu adalah yang telah India lakukan di banyak negara, yang telah China lakukan,” kata Hashim.

Ia juga menyinggung upaya memperluas akses rekening bank bagi masyarakat yang belum memiliki rekening. Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan dapat mendukung upaya pemerintah memperluas jangkauan sistem keuangan formal.

Hashim menilai digitalisasi menjadi salah satu peluang untuk memperbaiki pencatatan ekonomi. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, aktivitas ekonomi diharapkan dapat tercatat lebih baik dalam administrasi pemerintah.

Ekonomi Informal Jadi Peluang Penerimaan Negara

Hashim mengaitkan persoalan pencatatan aktivitas ekonomi dengan peluang meningkatkan penerimaan negara. Ia menilai pemerintah perlu memperluas jangkauan sistem administrasi agar potensi penerimaan yang belum tergarap dapat dioptimalkan.

Menurutnya, digitalisasi perlu menjadi bagian dari upaya pembenahan tersebut, bersamaan dengan perbaikan sistem dan perluasan akses layanan keuangan.

Hashim menilai langkah tersebut dapat membantu Indonesia mengoptimalkan potensi ekonominya sekaligus memperkuat penerimaan negara.