Pemerintah Bagi-Bagi HP dan Rekening Digital untuk 30% Warga Tanpa Rekening

Pemerintah berencana menyediakan telepon seluler (HP) dan rekening bank digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan, yang diperkirakan mencapai sekitar 30 persen penduduk. Langkah ini sekaligus dimaksudkan untuk mendorong penyaluran bantuan sosial secara digital dan meningkatkan penerimaan negara.

"Setiap warga akan memperoleh akses terhadap telepon seluler dan rekening digital sehingga dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening masing-masing," ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Pemerintah menugaskan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening masyarakat. Pemerintah juga akan menghapus biaya pembukaan rekening sebesar Rp 50.000 agar masyarakat dapat mengakses layanan perbankan tanpa biaya awal. "Pemerintah ingin mengubah perekonomian yang bergantung pada transaksi tunai menjadi perekonomian digital," kata Hashim.

Target Rasio Penerimaan Negara

Hashim menyebut digitalisasi transaksi dapat membantu menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini tidak tercatat atau masuk dalam gray economy. Pemerintah berharap langkah ini mampu memperluas basis penerimaan negara sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial.

Menurutnya, rasio penerimaan negara Indonesia saat ini masih berada di kisaran 12 persen. Angka tersebut disebut lebih rendah dibandingkan Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen.

Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara dapat mencapai 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan, mengingat potensi aktivitas ekonomi informal diperkirakan mencapai 35 persen hingga 45 persen.

Kendati demikian, Hashim belum merinci jadwal pasti pelaksanaan program, jumlah HP yang akan dibagikan, maupun alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah.