Total Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.095 Triliun

Utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 453,4 miliar atau sekitar Rp 8.095 triliun pada kuartal II 2026, tumbuh 4,4% secara tahunan (yoy), menurut Bank Indonesia (BI). Kenaikan terutama didorong ULN sektor publik—pemerintah dan bank sentral—di saat kontraksi ULN swasta mulai menurun.

Di sisi pemerintah, posisi ULN tercatat US$ 216,3 miliar (sekitar Rp 3.862 triliun) dan tumbuh 2,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan kenaikan 3,8% (yoy) pada kuartal I 2026. BI menilai perkembangan ini dipengaruhi aliran masuk ke Surat Berharga Negara (SBN) yang merefleksikan kepercayaan investor pada prospek ekonomi domestik.

Sementara itu, ULN bank sentral meningkat sejalan dengan naiknya kepemilikan non-residen pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), beriringan dengan operasi moneter pro-market serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global.

ULN Pemerintah Tumbuh, Didukung Aliran Dana ke SBN

BI menyebut posisi ULN pemerintah tetap terkendali. Hampir seluruh komponen merupakan utang jangka panjang, sehingga profil jatuh tempo relatif aman.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

BI menegaskan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaannya.

Arah Pemanfaatan: Kesehatan Dominan, Disusul Administrasi

Pada tataran sektoral, porsi terbesar pemanfaatan ULN pemerintah dialokasikan ke Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,0% dari total ULN pemerintah.

Berikutnya, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang 20,6%, sedangkan Jasa Pendidikan mengambil porsi 16,2%.

Dua sektor lain yang juga mendapat dukungan adalah Konstruksi dengan porsi 11,5% serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,5%.

ULN Swasta Berkontraksi, Struktur Masih Didominasi Jangka Panjang

ULN swasta melanjutkan kontraksi. Posisi tercatat US$ 194,6 miliar (sekitar Rp 3.474 triliun) pada kuartal II 2026, menyusut 0,6% (yoy), lebih ringan dibanding kontraksi 1,3% (yoy) pada kuartal I 2026.

Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 3,4% (yoy), membaik dari penurunan 6,3% (yoy) pada kuartal sebelumnya.

Dari sudut komposisi, ULN swasta terutama berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa gabungan mencapai 79,4% dari total ULN swasta.

ULN swasta juga masih didominasi utang berjangka panjang dengan pangsa 75,7% terhadap total ULN swasta.

Rasio ke PDB 30,6%, BI Tegaskan Koordinasi Pengelolaan

BI menyatakan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30,6% pada kuartal II 2026.

ULN Indonesia secara keseluruhan juga didominasi tenor jangka panjang dengan pangsa 82,1% dari total ULN.

Koordinasi BI dan Pemerintah dalam pemantauan ULN terus diperkuat untuk meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian nasional.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," Ramdan menandaskan.