Hutama Karya Dukung Penuh Pemanfaatan Aspal Buton untuk Kurangi Ketergantungan Impor

PT Hutama Karya (Persero) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) dalam setiap proyek infrastruktur yang dikerjakannya. Kesiapan ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap aspal impor yang selama ini mendominasi kebutuhan domestik. Plt. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap penggunaan Asbuton, asalkan memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan.

Langkah strategis ini sejalan dengan dorongan kuat dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang secara konsisten menginisiasi kebijakan peningkatan penggunaan Aspal Buton. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya domestik untuk membangun ketahanan infrastruktur.

Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menghemat devisa negara, tetapi juga memperkuat industri dalam negeri. Penggunaan Aspal Buton secara masif dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi fluktuasi harga aspal global yang kerap terpengaruh oleh kondisi geopolitik dan pasokan minyak bumi.

Hutama Karya dan Dorongan Kementerian Pekerjaan Umum

Hutama Karya secara eksplisit menyatakan kesediaannya untuk mengadopsi Aspal Buton dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Hamdani menjelaskan bahwa perusahaan selalu terbuka untuk menggunakan Asbuton, asalkan produk tersebut memenuhi standar spesifikasi yang telah ditetapkan.

Kementerian Pekerjaan Umum telah beberapa kali mendorong penggunaan Asbuton sebagai alternatif aspal impor. Meskipun pemanfaatan Asbuton olahan masih terbatas, dengan rata-rata hanya sekitar 4 persen dari total penggunaan aspal nasional dalam lima tahun terakhir, pemerintah terus berupaya meningkatkan angka tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menginisiasi kebijakan peningkatan penggunaan Aspal Buton sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ketergantungan impor. Beliau menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa sepenuhnya bergantung pada sumber daya dari luar, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti, sehingga apa yang dimiliki di dalam negeri harus menjadi kekuatan utama.

Ancaman Ketergantungan Impor dan Potensi Aspal Buton Nasional

Ketergantungan Indonesia pada aspal impor menimbulkan kerentanan signifikan, terutama terkait stabilitas harga dan pasokan. Sebagian besar aspal impor merupakan turunan dari minyak bumi, sehingga ketika suplai minyak terganggu atau harga global meningkat akibat konflik, biaya aspal ikut terdorong naik. Kondisi ini berdampak langsung pada anggaran pembangunan jalan dan memperlambat proyek infrastruktur nasional.

Di sisi lain, Indonesia diberkahi dengan Aspal Buton, sumber daya alam melimpah yang diakui memiliki kualitas terbaik di dunia. Namun, potensi besar ini belum dimanfaatkan secara optimal. Saat ini, sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi dari impor, dari total kebutuhan 1,056 juta ton pada tahun 2024 yang diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun.

Melihat kondisi ini, pemerintah bertekad untuk mengubah paradigma. Kebijakan wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi paling sedikit 30 persen (A30) dalam campuran beraspal sedang didorong. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan ketergantungan terhadap aspal impor hingga sekitar 50 persen.

Manfaat Ekonomi dan Penguatan Industri Nasional

Pemanfaatan Aspal Buton bukan hanya tentang kemandirian, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Melalui substitusi Asbuton (A30), kebijakan ini menjadi langkah mitigasi terhadap risiko lonjakan harga akibat gejolak energi global, sekaligus memperkuat ketahanan pasokan nasional.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memproyeksikan bahwa kebijakan ini mampu menghemat devisa negara hingga Rp4,08 triliun per tahun. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp1,6 triliun per tahun.

Lebih jauh, inisiatif ini akan mendorong penguatan industri dalam negeri melalui pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Hal ini menciptakan efek domino positif bagi perekonomian lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Sumber: AntaraNews