Kemenhub Genjot Percepatan Pembangunan Pelabuhan Wanam Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Wanam. Pelabuhan ini berlokasi strategis di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Tujuannya adalah untuk mendukung penuh ketahanan pangan dan energi nasional, serta memperkuat konektivitas logistik.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud, menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar infrastruktur biasa. Pembangunan Pelabuhan Wanam merupakan investasi jangka panjang negara untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Papua Selatan secara signifikan.

Komitmen Kemenhub ini ditandai dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang hasil pekerjaan pembangunan Pelabuhan Wanam hingga tuntas 100 persen. Penandatanganan kontrak penting ini dilakukan di Gedung Kementerian Perhubungan Jakarta, sebagai langkah konkret mewujudkan target tersebut.

Peran Strategis Pelabuhan Wanam dalam Ketahanan Nasional

Pelabuhan Wanam memiliki peran sangat strategis sebagai simpul logistik utama di wilayah timur Indonesia. Fungsinya krusial dalam mendukung kawasan swasembada pangan, energi, dan air secara nasional. Ini menunjukkan visi jangka panjang pemerintah dalam memastikan ketersediaan sumber daya esensial.

Masyhud menjelaskan bahwa penguatan konektivitas dan ketahanan logistik nasional menjadi prioritas utama Kemenhub. Percepatan penyelesaian Pelabuhan Wanam adalah salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut. Proyek ini akan memperlancar distribusi barang dan jasa, yang sangat vital bagi perekonomian daerah dan nasional.

Hingga saat ini, progres fisik pembangunan sisi laut Pelabuhan Wanam telah mencapai 87,39 persen. Data ini diperbarui per 12 Desember 2025. Angka tersebut menunjukkan kemajuan signifikan dalam proyek strategis ini, mendekati target penyelesaian penuh.

Komitmen Akuntabilitas dan Dukungan Kebijakan Pemerintah

Untuk menuntaskan pekerjaan hingga 100 persen, Ditjen Perhubungan Laut melakukan penunjukan langsung kepada PT Dua Samudera Perkasa sebagai pelaksana pekerjaan. Penunjukan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Masyhud menekankan pentingnya pelaksanaan pekerjaan yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan kualitas tinggi. Ia berharap seluruh proses pelaksanaan kontrak ini berjalan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Transparansi juga menjadi kunci utama dalam setiap tahapan proyek ini.

Penegasan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap tata kelola yang baik dalam setiap proyek infrastruktur. Hal ini juga memastikan bahwa investasi negara pada Percepatan Pembangunan Pelabuhan Wanam memberikan hasil optimal. Ini adalah langkah penting untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Visi Pembangunan Nasional dan Dampak Jangka Panjang

Percepatan pembangunan Pelabuhan Wanam selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Visi ini secara khusus terkait dengan swasembada pangan nasional. Ini menegaskan bahwa proyek ini adalah bagian integral dari agenda besar pemerintah untuk kemandirian bangsa.

Selain itu, proyek ini merupakan wujud nyata pemerataan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Fokus utamanya adalah wilayah timur Indonesia serta kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kemenhub berkomitmen penuh untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut.

Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan menjadi negara yang terhubung, berdaulat, dan berdaya saing global. Percepatan pembangunan Pelabuhan Wanam akan memperkuat konektivitas laut di Papua Selatan. Distribusi logistik juga akan lebih efisien, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews