Masa Depan Cerah Industri Halal NTB: Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah dari Hulu ke Hilir

Suasana seminar industri halal di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), baru-baru ini mempertemukan ratusan pelaku UMKM, pejabat daerah, dan komunitas pemasaran. Pertemuan ini menunjukkan optimisme besar terhadap potensi NTB dalam mengembangkan sektor halal. Kehadiran Halal Network International (HNI) dalam forum tersebut menandai peluang ekonomi nyata yang ingin diraih.

NTB telah lama disebut sebagai salah satu daerah paling siap untuk industri halal di kawasan timur Indonesia. Basis masyarakat mayoritas Muslim, kekayaan bahan baku agromaritim, serta geliat UMKM menjadi pendorong utama. Namun, tantangan besar terletak pada penataan ekosistem halal secara terpadu dari hulu ke hilir.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa ekonomi syariah harus menjadi motor penggerak UMKM dan industri halal. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2025 menunjukkan aset perbankan syariah di NTB mencapai Rp24,85 triliun. Angka ini memberikan ruang pembiayaan yang stabil untuk menopang Industri Halal NTB.

Membangun Ekosistem Industri Halal

Industri halal tidak akan berkembang tanpa fondasi ekosistem yang kuat dan terintegrasi. Dinas Perindustrian (Disperin) NTB telah mengawal pembinaan industri halal selama tujuh tahun terakhir, khususnya dalam proses sertifikasi. Pada tahun 2024, sebanyak 1.000 UMK di NTB berhasil memperoleh sertifikat halal gratis, membuka pintu kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Sertifikasi hanyalah langkah awal; tantangan sesungguhnya adalah memperkuat rantai pasok halal. Hal ini agar pelaku industri tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan menembus pasar yang lebih luas. Kolaborasi Disperin NTB dengan Halal Network International (HNI) menjadi relevan karena HNI menawarkan ekosistem lengkap, mulai dari produksi, distribusi, hingga pasar digital HalMall.

Sektor agromaritim NTB memiliki kekuatan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti minyak kelapa, gula aren, kopi, rempah-rempah, dan tanaman obat. Jika rantai pasok ini tertata baik, NTB berpotensi menjadi pemasok bahan baku halal penting di tingkat nasional maupun global. Bank Indonesia NTB sejak 2021 telah menginisiasi pendekatan Halal Value Chain (HVC) untuk memperkuat rantai nilai ini secara menyeluruh.

Pendekatan HVC menempatkan industri halal sebagai ekosistem terintegrasi, mulai dari pembiayaan syariah hingga pemasaran. NTB juga merancang Kawasan Halal Industri Terpadu (Halal Industrial Park) di Sekotong dan Pujut, yang diharapkan menjadi pusat produksi halal modern. Pelajaran dari Kawasan Industri Halal Safe and Lock di Sidoarjo menunjukkan pentingnya tata ruang dan klaster industri yang solid.

Mendorong Kemandirian Ekonomi Umat

Potensi industri halal dunia yang mencapai 6,5 triliun dolar AS pada 2027 menunjukkan pasar global yang sangat besar. Ironisnya, banyak negara produsen utama justru berasal dari kalangan non-Muslim, sementara Indonesia masih berjuang menata fondasinya. NTB memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor di tingkat regional, namun harus jujur menghadapi tantangan internalnya.

Tantangan tersebut meliputi lemahnya standardisasi produk, kapasitas produksi yang terbatas, kualitas pengemasan yang belum merata, serta literasi ekonomi syariah yang masih rendah. Selain itu, minimnya investasi industri halal berskala besar juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, HNI, bank syariah, dan Bank Indonesia merupakan langkah krusial yang perlu dikawal agar berkelanjutan.

Pelaku IKM harus benar-benar merasakan manfaat dari kolaborasi ini, termasuk pendampingan, percepatan sertifikasi, akses bahan baku, pembiayaan, dan akses pasar digital. Masyarakat juga perlu didorong untuk terlibat dalam ekosistem halal, tidak hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai bagian dari rantai ekonomi. Penguatan literasi keuangan syariah dan penggunaan produk halal menjadi fondasi kemandirian ekonomi umat.

Kemandirian ekonomi tidak akan terwujud jika Industri Halal NTB berjalan sendiri-sendiri. Hilirisasi agromaritim yang digagas pemerintah harus sejalan dengan strategi halal, memastikan bahan baku lokal diolah menjadi produk bernilai tinggi. Integrasi pariwisata halal, dengan kuliner, kerajinan, busana Muslim, dan produk wellness berbasis herbal, dapat memperkaya portofolio industri halal di NTB.

Menyongsong Harapan dan Tantangan Masa Depan

Industri Halal NTB saat ini berada pada fase krusial, di antara peluang besar dan berbagai ketidaksiapan. Ada optimisme yang tinggi, namun pekerjaan rumah yang harus diselesaikan juga masih sangat panjang. Meskipun demikian, momentum positif telah terbentuk dengan semakin meluasnya sertifikasi halal dan terbukanya kolaborasi antarpihak.

Pendekatan Halal Value Chain (HVC) mulai diperkenalkan, dan rencana Kawasan Halal Industri Terpadu terus disusun dengan matang. Hal yang paling dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk mempercepat eksekusi dari semua rencana tersebut. NTB harus segera menentukan prioritas produk halal unggulan dan memperkuat investasi di sektor ini.

Penataan rantai pasok yang efisien dan terintegrasi juga menjadi kunci agar semua agenda halal tidak berjalan parsial. Industri halal bukan sekadar label atau tanda, melainkan sebuah sistem ekonomi yang harus hidup dan mampu menggerakkan seluruh lapisan masyarakat. Ini adalah upaya kolektif yang membutuhkan komitmen jangka panjang.

Apabila Industri Halal NTB mampu tertata dan terintegrasi dengan baik, daerah ini tidak hanya akan menjemput peluang ekonomi global. Lebih dari itu, NTB akan membangun fondasi kemandirian ekonomi umat yang kuat. Pada akhirnya, industri halal akan menjadi gerakan bersama yang memperkuat daya saing daerah dan menumbuhkan kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat di sektor halal dunia.

Sumber: AntaraNews