Pakar Ungkap Penyebab Volume Pengguna Tol Rendah: Tarif Mahal dan Perencanaan Tak Realistis

Pakar infrastruktur menyoroti fenomena volume pengguna tol rendah di berbagai ruas jalan tol di Indonesia. Kondisi ini terjadi meskipun infrastruktur tersebut telah beroperasi penuh dan siap digunakan oleh masyarakat maupun sektor logistik.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), MM Gibran Sesunan, mengungkapkan bahwa masalah utama terletak pada perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Studi kelayakan yang terlalu optimistis menjadi pangkal persoalan rendahnya pemanfaatan jalan tol.

Selain itu, tingginya tarif tol dan minimnya konektivitas dengan jalur distribusi logistik juga menjadi kendala utama. Hal ini menghambat pemanfaatan maksimal jalan tol dan berdampak pada efisiensi ekonomi nasional.

Perencanaan Proyek Tol yang Terlalu Optimistis

MM Gibran Sesunan mengemukakan bahwa studi kelayakan (feasibility study) yang menjadi dasar pembangunan tol seringkali terlalu optimistis. Proyeksi lalu lintas yang tidak realistis ini tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil serta pola mobilitas masyarakat.

"Optimisme yang berlebihan membuat proyeksi lalu lintas dalam studi kelayakan tidak sesuai dengan kenyataan," ujar Gibran Sesunan dalam keterangannya. Akibatnya, banyak proyek tol yang akhirnya merugi dan sulit memenuhi standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya juga mengungkapkan data serupa terkait volume pengguna tol. Terdapat 21 ruas jalan tol di Indonesia yang memiliki tingkat trafik di bawah 50 persen dari asumsi yang tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada realisasi tahun 2024.

Tarif Mahal dan Kurangnya Konektivitas Jadi Penghambat Utama

Selain perencanaan, Gibran Sesunan menambahkan bahwa mahalnya tarif tol menjadi faktor penghambat utama peningkatan volume pengguna tol. Tarif yang tinggi memberatkan sektor logistik dan transportasi barang secara signifikan, mengurangi daya tarik penggunaan jalan tol.

Sebagai contoh, tarif kendaraan golongan 1 di Jalan Tol Manado-Bitung mencapai Rp1.200 per kilometer untuk sekali melintas. Angka ini dinilai memberatkan, dan kondisi serupa juga terjadi di tol Bengkulu-Taba Penanjung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, serta Kanci-Pejagan yang dilaporkan sepi pengguna.

Beberapa contoh tol yang dibangun dengan orientasi logistik tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur yang telah dihadirkan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah untuk rantai pasok nasional. Banyak tol baru dibangun tanpa koneksi memadai ke kawasan industri, pelabuhan, atau pusat ekonomi.

"Tanpa integrasi wilayah dan kebijakan pentarifan yang berpihak pada pengguna, pembangunan tol hanya menjadi monumen beton," tegas Gibran Sesunan, menekankan pentingnya sinergi antar infrastruktur.

Potensi "Bom Waktu" dan Perlunya Audit BPJT

Rendahnya volume pengguna tol pada 21 ruas jalan tersebut berpotensi menjadi "bom waktu" bagi pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan pengembalian investasi yang besar dan menghambat pengembangan proyek jalan tol baru di masa depan, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Gibran Sesunan menilai bahwa potensi ruas tol eksisting yang belum maksimal menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian PU. Hingga kini, ujarnya, belum ada langkah konkret untuk menurunkan tarif atau meninjau ulang desain bisnis tol.

Pemerintah perlu segera mengaudit BPJT dan meninjau ulang asumsi bisnis dalam proyek tol. Hal ini penting agar investasi triliunan rupiah benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang nyata, bukan sekadar menambah daftar panjang jalan tol yang sepi pengguna dan tidak optimal dalam fungsinya.

Sumber: AntaraNews