Bahlil: Hilirisasi Harus Berkeadilan, Wujud Nyata Sila Kelima Pancasila

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memiliki porsi keekonomian yang signifikan dalam pengelolaan sektor pertambangan dan hilirisasi. Menurutnya, arah kebijakan hilirisasi ke depan harus memberikan keadilan bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.

"Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila," kata Bahlil saat berbicara dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Bahlil menilai, hilirisasi tidak boleh hanya menguntungkan investor besar atau pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak — investor, pemerintah daerah, UMKM, hingga masyarakat — agar manfaat ekonomi bisa dirasakan secara adil.

Sebagai bukti nyata, Bahlil menyebut keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Kedua daerah tersebut berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 20 persen, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berkisar di angka 6 persen.

"Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045," jelasnya.

Menurut Bahlil, keberhasilan dua daerah itu membuktikan bahwa hilirisasi mampu menjadi kunci transformasi ekonomi nasional. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses ini harus berjalan berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat lokal.

Karena itu, pemerintah saat ini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang. Peta jalan tersebut akan mengatur pengembangan industri baru di wilayah bekas tambang agar perekonomian daerah tidak stagnan setelah aktivitas pertambangan berhenti.

Bahlil menekankan, hal ini penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah. Ia menegaskan kembali bahwa hilirisasi bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga bentuk nyata dari semangat keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila. Ia ingin agar masyarakat di daerah penghasil sumber daya tidak hanya menjadi penonton, melainkan juga penerima manfaat utama dari sumber daya alam yang ada di wilayahnya.