Subsidi Sekolah Swasta Gratis Capai Rp10 Triliun, Begini Perhitungannya

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menggratiskan pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, membuka babak baru dalam pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Kewajiban ini mencakup satuan pendidikan setingkat SD, SMP, dan madrasah, dan dinilai sebagai langkah besar dalam mewujudkan hak pendidikan yang adil bagi semua anak bangsa.

Namun, di balik semangat positif dari putusan ini, terdapat tantangan besar yang menanti, terutama dalam pelaksanaannya di sekolah swasta yang memiliki karakteristik sangat beragam. Hal ini disampaikan oleh Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), yang menilai kebijakan ini penting, namun perlu strategi implementasi yang matang.

Media menjelaskan bahwa selama ini sekolah negeri umumnya sudah digratiskan, dan memiliki standar operasional yang relatif seragam. Sementara itu, sekolah swasta sangat beragam, mulai dari yang berbiaya rendah dan memiliki fasilitas terbatas, hingga sekolah elite dengan biaya pendidikan yang sangat tinggi.

Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah memulai dengan mendata kembali seluruh sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar. Data tersebut perlu digunakan untuk menyusun skala prioritas dalam pemberian subsidi, agar bantuan bisa tepat sasaran.

"Langkah pertama, pemerintah perlu mengidentifikasi sekolah swasta yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial. Prioritaskan mereka yang melayani siswa dari keluarga tidak mampu," ujar Media.

Mekanisme Subsidi

Salah satu opsi yang ditawarkan adalah skema subsidi melalui voucher atau kartu khusus bagi siswa dari keluarga miskin yang bersekolah di sekolah swasta. Dengan cara ini, bantuan tidak diberikan langsung ke lembaga, melainkan ke siswa, sehingga lebih terarah.

Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada keberadaan data yang akurat dan terintegrasi. Basis data yang kuat akan menjadi kunci agar kebijakan ini tidak salah sasaran, seperti subsidi yang justru jatuh ke sekolah-sekolah elite yang tidak membutuhkan dukungan negara.

Media juga menyarankan agar kebijakan ini tidak dilaksanakan secara tergesa-gesa. Pendekatan bertahap dinilai lebih realistis agar tidak membebani fiskal negara secara mendadak. Dengan implementasi yang bertahap, alokasi anggaran bisa diatur lebih efisien dan terukur.

"Kalau langsung diterapkan secara serentak, risikonya anggaran bisa jebol. Maka perlu dimulai dari sekolah-sekolah yang paling membutuhkan terlebih dahulu," katanya.

Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting lainnya. Pasalnya, data tentang sekolah swasta, jumlah siswa, dan kondisi masing-masing daerah umumnya lebih tersedia di tingkat pemerintah daerah.

Menurut Media, tidak semua beban pelaksanaan kebijakan ini harus ditanggung oleh pusat. Jika terlalu tersentralisasi, risiko pemborosan anggaran justru meningkat karena pendekatannya menjadi pukul rata dan tidak memperhatikan konteks lokal.

Fokus pada Efisiensi

Dalam pandangannya, memberikan subsidi kepada sekolah swasta kelas bawah jauh lebih masuk akal dibandingkan menggelontorkan anggaran besar untuk program-program ambisius yang belum tentu tepat sasaran.

Sebagai ilustrasi, jika jumlah siswa SD swasta di Indonesia sekitar 3,8 juta orang, dan biaya SPP rata-rata per tahun sekitar Rp2 juta hingga Rp2,5 juta per siswa, maka total kebutuhan anggaran subsidi hanya berkisar antara Rp7,8 hingga Rp9,7 triliun per tahun. Angka ini masih tergolong realistis dalam konteks anggaran pendidikan nasional.

Media menegaskan bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak nyata jika tepat sasaran. Namun, jika tidak dibarengi dengan verifikasi dan pendataan yang menyeluruh, subsidi bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak.

"Jangan sampai sekolah swasta mewah di kota besar yang siswanya berasal dari keluarga kaya ikut menikmati subsidi. Itu tidak adil dan tidak masuk akal," tegasnya.