Genjot SDM, Menteri Keuangan Ungkap Target Prioritas Pendidikan

Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan senilai Rp612,2 triliun pada 2023. Tujuannya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, anggaran pendidikan tersebut nantinya bakal difokuskan untuk pendidikan dasar.

"Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp612 triliun atau sekitar USD 40 miliar. Sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah," kata Sri Mulyani dalam acara konferensi internasional bersama UIL (The UNESCO Institute for Lifelong Learning) hadir secara online, Rabu (5/7).

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR dengan Pemerintah, Selasa (30/8/2022), Menkeu menyebut anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp608,3 triliun. Kemudian naik menjadi Rp 612 triliun.

Jika dilihat ke belakang, anggaran pendidikan tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan pembiayaan sebelumnya sebesar Rp574,9 triliun tahun 2022. Sehingga terjadi peningkatan 5,8 persen.

Bendahara negara ini mengungkapkan, anggaran pendidikan ditingkatkan karena komposisi demografi Indonesia di bidang pendidikan masih tergolong rendah. Apalagi untuk anak di usia muda.

Adapun dalam 20 tahun terakhir, Menkeu menegaskan, prioritas pendidikan Indonesia semakin meningkat. Pemerintah pun tertantang untuk meningkatkan pembangunan sekolah-sekolah di daerah.

Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dimana semua anak di Indonesia layak mendapatkan pendidikan dasar yang baik.

"Kami memperluas gedung sekolah melalui kepentingan Presiden atau kami menyebutnya stay in press untuk meningkatkan akses pendidikan bagi banyak anak untuk semua anak di setiap tempat di Indonesia sejak tahun 2005," ujarnya.

Di samping anggaran pendidikan dari APBN, Pemerintah juga memberikan hibah yang diberikan langsung kepada sekolah atau yang biasa di sebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Hal ini agar sekolah di Indonesia mampu memberikan pembelajaran lebih banyak dan juga mengelola sumber daya secara optimal. Ini juga dalam rangka meningkatkan lebih banyak sarana dan prasarana serta alat-alat pembelajaran dan multimedia, untuk menunjang kegiatan belajar mengajar," jelasnya.

Kemudian, Pemerintah juga memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin dan keluarga rentan melalui program Indonesia Pintar yang dimulai sejak tahun 2014.

"Ini merupakan transfer tes agar keluarga yang tidak mampu bisa menyekolahkan anaknya. Sehingga mereka akan mendapat kesempatan belajar di sekolah formal,” kata dia.

Pada 2019, lanjut Sri, Pemerintah juga mulai membenahi cara atau modalitas belajar dengan menyediakan belajar mandiri atau Merdeka Belajar.