Jusuf Kalla Sebut Pemerintah Bayar Utang Rp1.000 Triliun/Tahun, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla, yang menyebut pemerintah membayar utang negara yang mencapai Rp1.000 triliun dalam setahun.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah rutin mengelola dan mengalokasikan pembayaran utang negara dalam nota keuangan setiap tahunnya.

"Kita kan kalau lihat dari data dan pengelolaan utang, tiap tahun kita tahu beberapa. Utang itu kan ada jangka waktunya. Jadi kita pasti untuk yang jatuh tempo maupun pembayaran utangnya sudah ada di dalam APBN. Dan, itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun," ujarnya saat ditemui di sela-sela sidang paripurna DPR RI terkait KEM PPKF RAPBN 2024, Selasa (23/5).

Meski tidak mengonfirmasi langsung apakah informasi soal pembayaran utang yang mencapai Rp1.000 triliun itu benar adanya, Sri Mulyani hanya mengatakan bahwa pembiayaan utang negara sudah ditangani dengan baik.

"Jadi dalam hal itu, yang paling penting prinsipnya yang jatuh tempo bisa dibayar, kemudian beban utangnya tetap manageable. Itu yang masuk dalam sustainibilitas," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Jusuf Kalla sempat menyinggung soal pembayaran utang pemerintah tersebut saat berpidato dalam hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5) lalu.

Pria yang akrab disapa JK ini mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang bilang utang luar negeri Indonesia cukup besar.

"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ungkap Jusuf Kalla.

Dia berharap persoalan utang yang kian membengkak saat ini bisa diselesaikan, agar tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Tanah Air. Menurut dia, masalah sosial yang terjadi saat ini menandakan adanya kondisi sosial yang buruk di negeri ini, khususnya pada pemerataan ekonomi.

"Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 98. dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan," tegas Jusuf Kalla.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com