Irak Larang Penggunaan Dolar AS, Pelanggar Bakal Didenda 1 Juta Dinar

Pemerintah Irak mengeluarkan larangan penggunaan mata uang dolar AS (USD) untuk transaksi pribadi dan bisnis mulai 14 Mei 2023. Larangan ini sebagai bagian dari tren 'de-dolarisasi' yang berkembang dan penurunan pengaruh ekonomi Washington secara keseluruhan.

"Larangan itu diberlakukan pada 14 Mei dan bertujuan untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal Irak, Dinar," tulis Kementerian Dalam Negeri Irak dikutip melalui thecradle.co di Jakarta, Rabu (17/5).

Pemerintah menambahkan, larangan penggunaan USD ini juga dirancang untuk mengurangi kesenjangan antara nilai tukar resmi pemerintah dan nilai tukar yang ditawarkan oleh pasar gelap, yang terus berfluktuasi dan mengakibatkan lonjakan harga.

"Dinar adalah mata uang nasional di Irak. Komitmen Anda untuk bertransaksi di dalamnya alih-alih mata uang asing meningkatkan kedaulatan dan ekonomi negara," tulis Kementerian Dalam Negeri Irak.

Kementerian menambahkan bahwa siapa pun yang berurusan dengan mata uang selain mata uang lokal akan dikenakan hukuman hukum dengan membayar denda hingga kurungan penjara. Hal ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk meminta pertanggungjawaban siapa pun yang mencoba merusak dinar dan ekonomi Irak.

Menurut Jenderal Hussein Al-Tamimi dari Direktorat Kejahatan, pelanggar janji ini akan dipaksa membayar denda mulai 1 (satu) juta dinar Irak. Selain itu, pelanggar berulang juga dapat dikenakan hukuman penjara.

"Jika pelanggar mengulanginya, dia akan menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun ditambah denda keuangan satu juta dinar Irak. Dalam kasus pelanggaran ketiga, hukuman itu akan berlipat ganda, dan kami akan menyerahkan izin usaha," tambah pejabat itu.

Saat ini, mata uang USD atau Dolar AS sudah langka di pasar resmi negara itu sebagai akibat dari langkah-langkah yang baru-baru ini diberlakukan oleh Washington untuk mengendalikan pergerakan dolar di Irak. Sementara pemerintahan baru Mohamed Shia al-Sudani telah bergerak cepat untuk menahan kejatuhan finansial, kebijakan AS ini telah menimbulkan perdebatan di Irak tentang manfaat de-dolarisasi.

Anggota parlemen Irak dan anggota Komite Keuangan di Dewan Perwakilan Irak, Hussein Mouanes, mengatakan kepada The Cradle dalam wawancara eksklusif awal bulan ini bahwa Irak telah dan terus menjadi budak dolar AS. Bahkan kekuatan ekonomi setiap negara bergantung pada kekuatan mata uangnya.

"Jelas bahwa Irak secara ekonomi didominasi oleh AS, dan pemerintah kami tidak benar-benar mengontrol atau memiliki akses ke uangnya sendiri. Kami percaya bahwa sangat penting untuk menjauh dari hegemoni dolar, terutama karena dolar telah menjadi alat untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara. Sudah waktunya bagi Irak untuk mengandalkan mata uang lokalnya," tambahnya.