Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas menyayangkan sikap beberapa PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang masih gampang teracuni tawaran kredit. Itu kemudian menimbulkan perilaku konsumtif yang membuat PNS seolah tidak puas dengan pendapatan yang diterima.
"Jadi sebenarnya kalau konsep cukup ya cukup. Kurang karena banyak kreditan. Memang lembaga kredit ini meracuni kita, gagal lewat kita lewat istri kita, gagal lewat istri kita lewat HP anak kita. Sehingga kita termasuk negara yang sangat konsumtif. Yang tidak perlu, dibelanjakan, yang tidak produktif, dibelikan," ujarnya di Closing Ceremony ASN Culture Fest 2023 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1).
Menanggapi itu, Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai banyak PNS yang berutang ke bank karena literasi keuangan yang rendah. Mereka beranggapan meminjam uang untuk gaya hidup konsumtif menjadi hal yang wajar.
"(PNS) menganggap bahwa kredit konsumsi itu hal yang wajar bahkan jadi arus utama," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (28/1).
Padahal, Bhima mengungkapkan kredit untuk konsumsi memiliki bunga yang tinggi. Selain itu, kredit konsumsi juga tidak bisa diandalkan untuk menambah pendapatan dalam jangka panjang.
Advertisement
"Kredit konsumtif pasti bunganya tinggi," ujarnya.
Sebaliknya, menurut Bhima, penyaluran kredit kepada PNS diberikan dalam bentuk modal usaha. Bukan untuk kebutuhan konsumtif yang justru bisa menimbulkan masalah baru.
Penyaluran kredit untuk modal usaha bisa mendatangkan pendapatan baru. Sehingga mereka bisa terbebas dari jerat utang. "Harusnya kalau (menyalurkan) kredit ya modal usaha," ungkapnya.