ADB Beri Utang Rp7,8 Triliun ke Indonesia untuk Reformasi Energi

Indonesia mendapatkan pinjaman atau utang senilai USD 500 juta atau setara Rp7,86 triliun dari Bank Pembangunan Asia (ADB). Pinjaman tersebut diberikan untuk mendukung reformasi sektor energi Indonesia untuk meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola fiskal, memperluas investasi sektor swasta di bidang energi bersih dan terbarukan, serta mempromosikan pemulihan hijau dari pandemi Covid-19.

"Program ini mendukung pemerintah dalam pelaksanaan kerangka kebijakan guna mencapai keuangan berkelanjutan di sektor energi dan meningkatkan akses energi, sekaligus komitmen untuk bertransisi ke energi bersih," kata Spesialis Energi Senior ADB, Yuki Inoue dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (30/11).

Selain itu, ADB juga akan mengelola pinjaman senilai USD 15 juta bagi subprogram ketiga pada Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (Sustainable and Inclusive Energy Program). Program ini didanai oleh Dana Infrastruktur ASEAN (ASEAN Infrastructure Fund) melalui Fasilitas Katalis Pembiayaan Hijau ASEAN (ACGF/ASEAN Catalytic Green Finance Facility).

Selain itu, proyek tersebut juga akan mendapatkan pembiayaan bersama setara USD 292 juta dari Kerjasama Pembangunan Jerman (German Development Cooperation), melalui KfW. Tak hanya itu, proyek ini juga mendapat tambahan dana USD 60 juta dari Dana Kerjasama Pembangunan Ekonomi (Economic Development Cooperation Fund).

Lebih lanjut Yuki mengatakan subprogram ini meneruskan dua subprogram sebelumnya yang mendukung reformasi pemerintah Indonesia di sektor energi dari 2014 sampai 2017. Hal ini selaras dengan prioritas operasional ADB berdasarkan Strategi 2030.

Subprogram tersebut mencakup reformasi tarif listrik dan penargetan subsidi yang lebih tepat, dengan dukungan bagi golongan yang lebih rentan, termasuk rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga. Langkah-langkah tersebut telah membawa penghematan bahan bakar yang signifikan dan subsidi listrik selama periode program.

Sehingga bisa membantu pemerintah untuk dapat mengelola kenaikan tajam harga energi internasional pada 2022. Subprogram tersebut juga mendukung inisiatif pemerintah dalam mengedepankan produksi energi terbarukan (EBT) dengan mekanisme penetapan harga baru, peraturan untuk mempromosikan sistem pembangkit listrik tenaga surya terapung, sistem surya fotovoltaik di atap bangunan, kendaraan listrik, serta berbagai standar dan langkah-langkah efisiensi energi.

Melalui reformasi tersebut, pemerintah telah mengadopsi insentif energi terbarukan dan memperluas akses energi sehingga mencapai lebih dari 99 persen penduduk pada 2021. Angka ini naik dari sebelumnya 84 persen pada 2014.

Beriringan dengan pernyataan bersama Pemerintah Indonesia untuk Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan dan Mekanisme Transisi Energi yang telah diumumkan pada pertemuan G20 di Bali pada November 2022. Program tersebut juga mendukung komitmen pemerintah untuk mengembangkan strategi pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia serta transisi energi bersih, yang akan menjadi fokus dukungan ADB bagi sektor energi Indonesia ke depannya.