Mengulas Penyebab Kekecewaan Jokowi ke Pemda Tak Bisa Atasi Persoalan Harga Pangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kecewa pada pemerintah daerah (Pemda) karena tak maksimal dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi persoalan kenaikan harga pangan. Sehingga inflasi sulit dikendalikan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, kurangnya inisiatif Pemda dalam pemanfaatan APBD dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Dia menjelaskan, lambatnya kinerja Pemda bisa saja disebabkan karena permasalahan teknis pada anggaran. Menurutnya, dana insentif daerah yang direncanakan untuk menekan inflasi baru diarahkan pada pertengahan tahun. Di mana banyak program-program Pemda sedang berjalan dan rancangan anggaran juga sudah ditetapkan.

Sehingga re-alokasi anggaran membutuhkan waktu lebih, dan tidak bisa langsung dijalankan. Apalagi, kemampuan masing-masing Pemda dalam menyusun tim khusus untuk melakukan percepatan pengendalian inflasi tidak seimbang dan tidak merata setiap daerahnya.

"Ada Pemda yang tim inflasinya relatif bagus, sehingga skema pencairan anggaran terkait masalah pangan itu bisa relatif baik. Tapi, ada juga kapasitas Pemda yang belum mampu melakukan eksekusi secara cepat," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (11/10).

Penyebab Lainnya

Selain itu, Bhima menyebut, penyebab lainnya juga dikarenakan masalah political will. Di mana terdapat cara pandang yang berbeda pada setiap Pemda terkait masalah inflasi. Dia menerangkan, jika Pemda melihat masalah inflasi sebagai masalah yang cukup serius, maka Pemda akan melakukan berbagai upaya percepatan realisasi anggaran untuk menekan inflasi.

Namun, jika ada Pemda yang memandang enteng masalah inflasi, kemungkinan mereka akan cenderung melakukan pencairan anggaran program lain atau kebijakan yang tidak relevan dengan penanganan inflasi.

"Nah, di sini pentingnya koordinasi pusat dan daerah daerah. Yaitu dalam artian pemerintah pusat bisa memberikan pendampingan konsultasi kepada pemda yang pencairan anggarannya masih bermasalah," lanjutnya.

Tetapkan Hukuman

Bhima menambahkan, seharusnya pemerintah pusat menetapkan hukuman dalam bentuk denda atau sanksi yang cukup keras bagi kepala daerah yang gagal dalam mengantisipasi inflasi pangan di daerahnya masing-masing.

Misalnya, hukuman dalam bentuk pemangkasan dana alokasi umum, pemangkasan dana transfer daerah yang dilakukan secara signifikan atau bahkan pencabutan fasilitas kepala daerah. Sehingga akan menimbulkan efek jera pada kepala daerah dan jajarannya.

"Cara-cara seperti itu bisa menimbulkan efek jera. Sehingga daerah akan berlomba memperbaiki perencanaan dan pencairan anggarannya," pungkasnya.

Reporter Magang: Hana Tiara Hanifah