Peneliti Pusat Kajian Jaminan Sosial (PJKS) Universitas UI, Risky Kusuma Hartono mengatakan dalam isu terkait pengendalian tembakau penelitian PJKS terungkap bahwa 1 persen peningkatan belanja rokok itu akan menaikkan 6 persen kemiskinan rumah tangga.
"Temuan ini merupakan sinyal bahwa merokok itu akan menjadi jurang kemiskinan bagi rumah tangga terutama rumah tangga yang memang sudah miskin, mereka akan terjebak di dalam kemiskinan," kata Risky, pada saat Audiensi Komisi IX DPR RI dengan Pengurus Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Jakarta, Senin (22/8).
Dia pun menjelaskan dalam temuan kajian yang dilakukannya, ada 64 persen warung rokok yang menjual rokok secara batangan atau ketengan dekat dengan lokasi sekolah.
"Kurang dari 20 meter warung rokok dari sekolah, yang mana anak-anak usia sekolah walaupun di dalam sekolah itu ada kawasan tanpa rokok tapi sekitar sekolah mereka masih bisa mengakses dengan harga yang cukup murah yaitu perbatangan harganya Rp 1.500 hingga Rp 2.000 bahkan mereka diperbolehkan berutang," terangnya.
Risky pun menilai ini sangat miris untuk generasi muda yang rusak akan rokok. Tak hanya itu, merokok juga bisa menjadi salah satu perilaku yang negatif, seperti pengguna narkotika, seks bebas dan lainnya yang hanya berawal dari merokok.
"Mereka ingin diakui oleh teman-temannya karena merokok itu keren," kata dia.
Menurutnya, salah satu pengendalian yang cukup efektif yaitu dengan menggunakan instrumen harga, di mana kenaikan harga rokok itu akan memberikan peluang menurunkan konsumen untuk membeli rokok.
"Kami juga mendapatkan temuan bahwa apabila harga rokok perbungkus dinaikkan menjadi Rp 70.000 per bungkus maka 74 persen perokok akan berniat berhenti merokok," jelasnya.