Penyerapan Anggaran Perlindungan Sosial Rp188 Triliun di Semester I-2022

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencatat, penyerapan anggaran untuk perlindungan sosial pada semester I-2022 mengalami peningkatan. Realisasinya pada paruh pertama tahun ini sebesar Rp188,2 triliun atau naik 5,1 persen dibandingkan tahun 2021 pada periode yang sama. Tingginya penyerapan tersebut untuk membiayai program-program pendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Kalau kita lihat dari kenaikan, terdiri dari kenaikan yang non-Covid maupun yang Covid related atau yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, dikutip Sabtu, (2/7).

Dia menjelaskan, peningkatan realisasi penyerapan melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non K/L, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Realisasi belanja K/L antara lain program kartu sembako, pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng, pemberian bantuan pedagang kaki lima warung dan nelayan, pelaksanaan penyaluran program keluarga harapan (PKH).

"Program pra kerja, PKH, kartu sembako, BLT desa, dan subsidi untuk bunga kredit usaha rakyat (KUR) dirasakan oleh berbagai jutaan masyarakat kita," jelas kata dia.

Dinikmati 1,7 Juta Peserta

Bendahara negara ini program-program tersebut telah dinikmati 1,7 juta peserta program Kartu Prakerja, 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 18,7 juta KPM program, kartu sembako dan 7,5 juta KPM program BLT Desa diterima 7,5 Juta KPM, dan 3,7 juta debitur program subsidi bunga KUR.

Sementara itu, pada realisasi belanja non K/L terdapat peningkatan realisasi subsidi energi. Antara lain untuk subsidi BBM, listrik dan LPG, serta pada realisasi TKDD terjadi peningkatan penyaluran BLT Desa.

"Inilah yang menjadi salah satu blanket atau selimut untuk shock absorber APBN agar masyarakat kita terlindungi dari guncangan, baik itu ancaman pandemi sebelumnya dan sekarang adalah guncangan kenaikan harga," pungkasnya.