Penyelidikan Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia Diklaim Tak Ganggu Restrukturisasi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, pelaporan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia tak mengganggu proses restrukturisasi perusahaan. Diketahui, Garuda memang sedang melakukan restrukturisasi utang.

Dwi Aditya Putra
Oleh Dwi Aditya Putra - Reporter
Penyelidikan Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia Diklaim Tak Ganggu Restrukturisasi
Menteri BUMN Erick Thohir dengan Produk Lokal Indonesia. ©2021 Tim Publikasi Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, pelaporan kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat Garuda Indonesia tak mengganggu proses restrukturisasi perusahaan. Diketahui, Garuda memang sedang melakukan restrukturisasi utang, dengan menempuh jalur homologasi berkekuatan hukum dengan para kreditur dan lessor.

"Apakah jadi hambatan penyelesaian lessor? Tidak. Karena kita sudah memetakan mana lessor yang ada indikasi korupsi, mana lessor yang memang kita sewa kemahalan. Karena bodoh kita sendiri kenapa mau tanda tangan kemahalan," ujar Menteri Erick dalam konferensi pers, Selasa (11/1).

Mantan Bos Inter Milan itu pun membuka kemungkinan untuk melakukan penyelidikan dugaan korupsi juga dilakukan pada pengadaan pesawat-pesawat jenis lain. Mengingat, Garuda Indonesia memiliki beberapa jenis pesawat untuk dioperasionalkan.

"Karena kita mau selesaikan hal ini untuk benar-benar transparansi," ujar dia.

Jaksa Agung Janjikan Garuda Indonesia Benar-Benar Bersih

Dalam kesempatan sama, Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin mengatakan, penyelidikan pengadaan pesawat Garuda akan terus berlanjut. "Kalau pengembangan pasti dan insya Allah tidak akan berhenti di sini. Akan kita kembangkan sampai benar-benar Garuda ini bersih," ucap Sanitiar.

Seperti diketahui, dugaan korupsi di tubuh Garuda Indonesia tercium dari pengadaan pesawat jenis ATR dilakukan Garuda Indonesia.

Dalam proses pengadaan pesawat jenis ATR 72 600 lising atau lessor dari Garuda Indonesia ada indikasi dengan merek yang berbeda-beda. Ini tentu terungkap dari hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Rekomendasi