Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh menteri, pimpinan lembaga hingga para kepala daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan negara.
Diketahui, BPK sudah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II kepada Jokowi.
"Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," tegas Jokowi di Istana Negara, Jumat (25/6).
Dirinya turut mengapresiasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih atas laporan keuangan negara. "WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat. Ini WTP ke-5 yang diraih berturut-turut sejak 2016," katanya.
Jokowi menandaskan, WTP bukanlah tujuan akhir bagi pemerintah dalam mengelola APBN. Pemerintah akan benar-benar memperhatikan rekomendasi BPK agar uang negara dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran kepada masyarakat.
Presiden juga memastikan, defisit APBN akan dibiayai dengan sumber pendanaan yang aman, dilaksanakan dengan responsif, serta mendukung kebijakan countrcynical. Akselerasi pemulihan sosial dan ekonomi juga dikelola secara hati-hati, kredibel dan terukur.
"Predikat WTP bukan tujuan akhir karena kita ingin pergunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Digunakan transparan dan akuntabel, kualitas belanja makin baik dan tepat sasaran memastikan rupaih benar-benar dirasakan manfaatnya," tegasnya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com