Sri Mulyani Yakin Defisit APBN Kembali ke 3 Persen di 2023

Kementerian Keuangan meyakini defisit anggaran sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan bisa dicapai pada 2023. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Udang Nomor 2 Tahun 2020 yang membolehkan pelebaran defisit selama tiga tahun saja.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan, defisit akan diturunkan perlahan. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,7 persen dari PDB lebih rendah dari realisasi defisit APBN pada tahun lalu sebesar 6,09 persen.

"Di 2022 defisit anggaran akan lebih rendah dari tahun ini, sehingga ini menunjukan adanya konsolidasi untuk membuat perubahan yang mulus untuk kembali ke disiplin defisit tiga persen di 2023," kata dia dalam acara Fitch Indonesia Conference 2021 dengan tema : Fitch on Indonesia - Navigating a Pots-Pandemic World?, Rabu (24/3).

Bendahara Negara ini mengatakan, perekonomian tahun ini sudah mulai berjalan sehingga tidak lagi tergantung pada belanja pemerintah sebagaimana tahun lalu. Dengan begitu, beban APBN untuk mendorong ekonomi akan semakin berkurang sehingga defisitnya bisa ditekan.

"Di 2020 kita satu-satunya mesin yang melakukan pekerjaan karena APBN bekerja sangat keras. Saat ini mesin (perekonomian) sudah mulai bergerak tapi pemerintah tidak langsung menghentikan mesinnya tapi dilakukan perlahan di 2021 dan 2022," ungkapnya.

Menurut Sri Mulyani, Rancangan APBN akan diserahkan kepada DPR pada Oktober mendatang. Dengan sisa waktu yang masih dimiliki, pemerintah akan benar-benar memperhatikan perkembangan berbagai hal yang bisa mempengaruhi penyusunan APBN.

"Dalam jangka menengah kita akan melihat bagaimana mendorong penerimaan baik dari pajak dan bukan pajak. Sedangkan di sisi belanja kita akan melakukan efisiensi, sehingga pemerintah bisa menggunakan belanja untuk banyak hal lain. Banyak kesempatan yang bisa dilihat dari sisi belanja dan penerimaan," tukas dia.