Sri Mulyani Soal Potensi Resesi: Kita All Out Hindari Kuartal III Tumbuh Negatif

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, angkat suara mengenai potensi Indonesia memasuki resesi usai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2020 tercatat sebesar -5,32 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi negatif tersebut belum menandakan ekonomi RI resesi.

"Sebetulnya kalau secara year on year belum (resesi). Kita belum resesi. Resesi itu secara year on year, dua kuartal (negatif) berturut-turut," ujar Menteri Sri Mulyani saat konferensi pers secara online, Jakarta, Rabu (5/8).

Kuartal lalu, kata Menteri Sri Mulyani, merupakan pertama kalinya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi. Pemerintah secara terus menerus akan melakukan sejumlah cara dan kebijakan agar ekonomi bangkit di kuartal III dan IV.

"Ini kuartal pertama RI kontraksi dan ini pemicu kita agar kuartal III dan kuartal IV jangan sampai negatif atau dihindarkan. Ini yang kita lakukan dan kita all out," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut meminta dunia usaha turut serta membantu pemerintah membangkitkan ekonomi. "Kita harap dunia usaha dan stake holder sama-sama pulihkan ekonomi akibat pandemi Covid," tandasnya.

Sederet Stimulus Baru Pemerintah, Beri Beras 15 Kg Hingga Tambah Gaji Pegawai

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah akan memberikan sejumlah stimulus baru bagi masyarakat untuk menggerakkan ekonomi di kuartal III dan IV. Pertama, akan memberikan tambahan bansos untuk program keluarga harapan (PKH) berupa beras 15 Kg.

Pemberian bansos tersebut memakan anggaran sebesar Rp4,6 triliun dengan target penerima 10 juta masyarakat. "Program keluarga harapan nantinya akan menerima tambahan berupa beras 15 Kg," ujar Menteri Sri Mulyani dalam paparannya, Jakarta, Rabu (5/8).

Stimulus selanjutnya adalah pemerintah juga menyiapkan bansos produktif untuk 12 juta UMKM termasuk bagi perusahaan yang sangat kecil. Rencana pemberian bantuan ini akan memakan anggaran sebesar Rp30 triliun.

Lalu terbaru adalah, pemberian gaji tambahan kepada karyawan berpenghasilan di bawah Rp5 juta. "Pemerintah mengkaji pemberian gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta diperkirakan akan anggarannya mencapai Rp31,2 triliun," katanya.

Selain beberapa insentif tersebut, pemerintah juga akan meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan pengurangan beban tagihan listrik bagi dunia usaha pariwisata, industri, bisnis dan sosial yang menelan dana sebesar Rp3 triliun.

"Jumlah anggaran ini untuk PLN agar tidak beri tagihan minimal adalah Rp3 triliun. Diberikan bagi industri pariwisata, hotel dan restoran agar mendapat dampak positif karena selama ini saat pandemi volume aktivitas turun tetapi harus tetap bayar minimal. Nanti yang dibayar adalah sesuai pemakaian," katanya.

Stimulus selanjutnya adalah menurunkan cicilan PPh 25 yang sebelumnya didiskon sebesar 30 persen menjadi 50 persen. Kemudian, memperpanjang program bantuan sosial (bansos) untuk menanggulangi dampak pandemi Virus Corona hingga akhir tahun.

"Presiden (Joko Widodo) sudah melakukan langkah-langkah. Terakhir, seluruh bansos yang tadinya diberikan 3-6 bulan akan diperpanjang hingga Desember," kata Sri Mulyani.

Adapun jumlah bantuan langsung tunai (BLT) akan dikurangi dari sebelumnya Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan. Pengurangan jumlah BLT tersebut bakal dilaksanakan pada September hingga Desember 2020 mendatang.