Kementerian Perhubungan menjadikan Danau Toba sebagai salah satu model percontohan perbaikan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Indonesia. Berbagai upaya akan dilakukan Kemenhub di Danau Toba, salah satunya penataan organisasinya.
Setelah dinyatakan pengelolaan diambil alih oleh pemerintah pusat, Kemenhub akan meningkatkan jabatan pengawasan danau dan penyeberangan ini menjadi Eselon II di instansinya. Selama ini hanya setingkat Eselon III.
"Di mana Eselon II di bawah Dirjen Perhubungan Darat itu mengawasi seluruh kegiatan sungai dan danau di seluruh Indonesia. Dengan itu, ada fungsi-fungsi yang overlapping di mana Kementerian Perhubungan difungsikan sebagai tim pengawas kegiatan pelayaran sungai dan danau," kata Menhub Budi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (10/7).
Mengenai usulan peningkatan organisasi ini, Menteri Budi Karya mengaku sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Diharapkan peningkatan status ini bisa terlaksana dalam satu bulan ke depan.
Selain itu, di Danau Toba, Kemenhub juga akan menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam rangka ini, akan dilakukan pelatihan kepada 500 pegawai untuk mengawasi dan melakukan penataan pelayaran di Danau Toba.
Tak kalah penting dengan dua hal tersebut, Kemenhub juga akan mengevaluasi sarana dan prasarana di Danau Toba.
"Toba kita jadikan sebagai model. Setelah itu kami akan tetapkan 5-10 titik, katakan di Batang Hari, Musi, Kapuas, Mahakam, Kepulauan Riau, Maluku dan senavainya. Kami akan buat mekanisme yang sama. Artinya organisasinya benar, orangnya benar, sarana dan prasarananya kami audit, pengawasannya baik, dan memastikan tata laksananya berjalan baik," pungkas Menhub Budi.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6