Penggunaan kartu kredit dalam pembayaran belanja K/L tingkatkan transparansi

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan penggunaan kartu kredit dalam transaksi yang dilakukan pemerintah akan meningkatkan transparansi, kebijakan ini juga mendukung gerakan non tunai yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Wilfridus Setu Embu
Oleh Wilfridus Setu Embu - Reporter
Penggunaan kartu kredit dalam pembayaran belanja K/L tingkatkan transparansi
Gubernur BI Agus Martowardojo. ©2017 merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menanggapi positif terhadap pelaksanaan pembayaran belanja di setiap kementerian atau lembaga (K/L) akan menggunakan kartu kredit, guna mengurangi transaksi pembayaran yang selama ini menggunakan kuitansi.

Menurutnya, penggunaan kartu kredit dalam transaksi yang dilakukan pemerintah akan meningkatkan transparansi, kebijakan ini juga mendukung gerakan non tunai yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

"Kartu kredit. Pemerintah tanda tangan dengan perbankan bahwa pengeluarannya dengan jumlah tertentu dengan menggunakan kartu. Kami sambut baik," ungkapnya di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (23/2).

Selain itu, penggunaan kartu kredit juga merupakan wujud komitmen pemerintah terhadap pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab. "Itu bagian dari transparansi dan akuntabilitas. Komitmen untuk meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan responsibility," jelas dia.

"Paling utama manfaat akan diterima dalam jumlah yang tetap. Dan tidak ada kebocoran. Kalau pun ada itu akan tercatat dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan pembayaran belanja di setiap kementerian atau lembaga (K/L) akan menggunakan kartu kredit. Hal tersebut diharapkan akan mengurangi transaksi pembayaran yang selama ini menggunakan kuitansi.

"Jadi saya harapkan seluruh satker, K/L telah memegang kartu kredit korporat sehingga jadi cash less, akuntabel. Kita semua tahu waktu digesek dipakai untuk apa, di mana. Anda tidak perlu lagi bikin kuitansi dan itu akan jadi bentuk studi yang paling bagus," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (20/2).

Rekomendasi