Bos Bappenas: Mengatasi ketimpangan butuh peran semua kalangan

Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar pemerintah saat ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, gini ratio yang berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia pada Maret 2017 sebesar 0,393. Angka ini hanya menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 2016 sebesar 0,394.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan,guna mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan, pemerintah akan bekerja dengan agresif. Selain itu, pemerintah katanya tidak bisa bekerja sendiri karena membutuhkan partisipasi masyarakat. Sebab, kemiskinan dan ketimpangan merupakan masalah bersama.

"Oleh karena itu, pemerintah memerlukan dukungan dan kerja sama atau kolaborasi dengan semua kalangan seperti LSM, akademisi, pemerintah daerah, swasta dan pemangku kepentingan lainnya," ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menutup acara Indonesia Development Forum (IDF) 2017 dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat (11/8).

Bambang menekankan perlunya peran swasta guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan dan mengatasi ketimpangan. Demikian pula dengan pemerintah daerah, karena apapun programnya, pada akhirnya dieksekusi di daerah.

Pemerintah akan fokus memperbaiki taraf hidup 40 persen penduduk terbawah dalam struktur ekonomi. Itu artinya, intervensi pemerintah akan difokuskan pada kelompok masyarakat tersebut. “Sejauh ini, Indonesia sudah baik polanya dalam mengurangi kemiskinan, tetapi belum cukup agresif. "Tentu banyak area yang harus diperbaiki," jelasnya.

Saat ini, pemerintah Jokowi-JK memiliki komitmen kuat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Setidaknya, hal tersebut tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan diharapkan dapat turun menjadi 7-8 persen dari angka baseline 11,22 persen di tahun 2015. Demikian pula, angka ketimpangan diupayakan menurun dari 0.408 di tahun 2015 menjadi 0.36 di akhir RPJMN.

Dalam pageleran IDF beberapa waktu lalu, menurut Bambang terdapat usulan agar kebijakan pemerintah mempertimbangkan aspek kewilayahan, konteks sosial, budaya, kearifan lokal, inklusi gender, dan kelompok berkebutuhan khusus untuk pertumbuhan yang lebih inklusif. Selain itu, agar kebijakan pemerintah juga memperhatikan konteks hubungan antar institusi, relasi antara pemerintah pusat dan daerah antar wilayah dan lintas kementerian lembaga, mitra pembangunan, swasta dan pihak terkait lainnya.

Beberapa pendapat menurut Bambang perlu mendapat perhatian di antaranya adalah kebijakan satu data, reformasi birokrasi yang menyeluruh, perluasan kesempatan kerja yang inklusif, inovasi yang menghubungkan sektor keuangan masyarakat, akses keuangan bagi nelayan, pendidikan keuangan, dukungan terhadap wirausahawan, perluasan akses keuangan, dukungan atas wirausaha sosial, pembangunan Indonesia bagian timur, reformasi agraria untuk sektor-sektor produktif, mengurangi hambatan dalam perdagangan komoditas pangan, pemberdayaan petani muda, dan perbaikan instrument perpajakan.

"Kita akan disusun policy paper, mengenai strategi untuk menurunkan ketimpangan di Indonesia. Policy paper tersebut nantinya akan dibawa dalam Rapat Terbatas (Ratas) dengan mengajak pemerintah daerah untuk memberikan komitmen bersama."

Komitmen tersebut selanjutnya diselaraskan dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan. “Hal tersebut menunjukkan IDF merupakan salah satu platform komunikasi yang akan dilakukan setiap tahunnya dalam memperkuat sistem perencanaan pembangunan.