Inflasi Januari tinggi didorong kenaikan biaya pengurusan STNK

Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat inflasi pada Januari 2017 sebesar 0,97 persen, naik dibanding Desember 2016 sebesar 0,42 persen. Capaian ini mengawali inflasi di tahun 2017, di mana pada 2016 lalu ditutup dengan inflasi sebesar 3,02 persen.

Kepala BPS, Suhariyanto mengatakan, inflasi dari tahun ke tahun (Januari 2017 terhadap Januari 2016) sebesar 3,49 persen. Menurutnya, inflasi ini cukup tinggi untuk membuka tahun 2017.

"Inflasi 0,97 persen, ini lumayan tinggi. Tetapi perlu dicatat bahwa pada Januari 2014 inflasinya sebetulnya lebih tinggi 1,07 persen saat itu," kata Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Rabu (1/2).

Inflasi Januari 2017 dipengaruhi oleh kelompok pengeluaran yang termasuk dalam transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,35 persen. Menurutnya, hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif pengurusan pajak STNK dan BPKB, tarif pulsa, dan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Inflasi tinggi untuk transportasi, yakni biaya perpanjangan STNK. Biaya admin naik sehingga andilnya 0,23 persen. Kemudian disusul oleh tarif pulsa ponsel itu andilnya 0,14 persen. Dan satu lagi adalah bensin. Kita tahu ada penyesuaian harga BBM andilnya 0,08 persen," jelas Suhariyanto.

Selain itu, kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami inflasi adalah perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 1,09 persen, juga bahan makanan sebesar 0,66 persen. Suhariyanto menambahkan, inflasi ini juga dipengaruhi oleh harga yang diatur pemerintah sebesar 2,57 persen.

"Sudah saya sebutkan kenapa tinggi ada 4, kenaikan STNK, Penyesuaian tarif listrik untuk daya 900 VA, ada penyesuaian BBM, dan rokok. Itu menyebabkan administer prices sebesar 2,57 persen," katanya.

Dia menambahkan, dari 82 kota Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi tertinggi terjadi di Pontianak sebesar 1,82 persen, sementara inflasi terendah terjadi di Manokwari sebesar 0,09 persen. "Inflasi di pontianak hampir dua kali inflasi nasional," imbuhnya.