Pengusaha maklumi putusan pemerintah bekukan keanggotaan OPEC

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani, menilai putusan pemerintah membekukan sementara keanggotaan negara-negara pengekspor minyak atau OPEC sudah melalui kajian mendalam. Menurutnya, pemerintah tidak akan sembarangan dalam mengambil keputusan tersebut."Pemerintah pasti punya pertimbangan tersendiri lah. Kalau kami dari Kadin melihatnya assesment sudah mendalam. Dan juga kalau diliat sekarang Indonesia sudah menjadi nett importir juga. Jadi menurut saya hal ini sudah dilakukan dengan tajam," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/12).Seperti diketahui, pembekuan sementara Indonesia dikarenakan permintaan OPEC untuk memangkas produksi RI dalam upaya menaikkan kembali harga minyak. OPEC akan melakukan pemotongan produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barel p‎er hari (bph) diluar kondensat.Melihat potensi tersebut, diakui Rosan para pengusaha sudah memiliki langkah dari dampak kenaikan harga minyak tersebut. Hanya saja, dirinya belum bisa memastikan ‎langkah apa yang akan dilakukan karena masih ingin terus memantau perkembangan yang terjadi.

‎

"Kalau pengusaha pasti ada asumsi-asumsi. Mau harga naik atau turun kita melihat trennya juga. Kalau ditanya seperti itu pasti ada.‎ Saya belum ngomong rencana kedepannya dengan pengusaha," pungkasnya.Sebelumnya, ‎Indonesia memutuskan untuk membekukan sementara (temporary suspend) keanggotan di Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Keputusan tersebut diambil dalam sidang ke 171 OPEC di Wina, Austria, Rabu (30/11).Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyebut langkah tersebut diambil guna melakukan perbaikan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini cukup beralasan, sebab OPEC sendiri meminta Indonesia memotong sekiutar 5 persen dari total produksi minyak dalam negeri sebesar 820.000 barel per hari (bph).Mantan Wali Kota Solo ini menilai, permintaan tersebut dinilai merugikan untuk Indonesia. Sebab, pemerintah tengah meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 1,5 juta bph."Ya kalo memang kita harus keluar lagi kan gak ada masalah," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/12).Menurut dia, langkah tersebut dinilai tidak akan mempengaruhi perekonomian. Sebab, dulu saat pemerintah melakukan langkah yang sama, perekonomian Indonesia masih baik-baik saja."Dulunya kan juga tidak (terpengaruh)," kata dia.