Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Pulau Jawa masih menjadi penyumbang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai 81 persen dari seluruh penerimaan di Indonesia. Namun, dana transfer daerah yang di terima hanya Rp 198 triliun.
"Karena banyak perusahaan walaupun operasi di Kalimantan tapi kantor pusat di Jawa. Jadi penerimaan kita capai Rp 737,6 triliun. Namun Pulau Jawa kalau kita lihat distribusi transfer ke daerah, kalau dilihat belanja pusat dan belanja KL/non KL transfer ke daerah. Transfer ke daerah ini jumlahnya hampir sama Rp 75 triliun. Transfer ke daerah ini Jawa hanya Rp 198 triliun padahal dia kontribusi Rp 737 triliun," ujar Sri Mulyani, Hotel Aston, Bogor, Sabtu (26/11).
Dia berharap penerimaan negara dapat meningkat secara merata. Untuk itu, transfer dana ke daerah ditingkatkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setiap daerah.
"Sumatera PPh dan PPN Rp 25 triliun, transfer dapat Rp 207 triliun. Kalimantan PPh dan PPN Rp 11 triliun, transfer Rp 71 triliun. Sulawesi PPh dan PPN Rp 9,1 triliun, transfer Rp 73,8 triliun. Bali dan Nusa Tenggara PPh dan PPN Rp 3,9 triliun, transfer daerah yang diterima Rp 38,8 triliun. Papua Maluku PPh PPN Rp 4,7 triliun, transfer daerah yang diterima mencapai Rp 144,7 triliun," jelasnya.
Menurutnya, pencapaian ini menjadi bukti nyata seluruh daerah punya kesempatan untuk maju. Akan teteapi, Pulau Jawa masih mendominasi pencapaian PPh dan PPN di Indonesia.
"Kita secara ekonomi menjaga keutuhan kesatuan itu kita harus membuat seluruh daerah memiliki kans yang sama untuk maju. makanya dilihat bahwa penerimanya lebih banyak di luar Jawa," kata Ani.
Kemudian, dia mengungkapkan masyarakat banyak yang bertanya soal kemana lari uang pajak yang dibayarkan. Ani membuat ilustrasi dengan uang Rp 1 triliun dari hasil penarikan pajak.
"Rp 1 triliun jadi 3.541 KM jembatan, Jalan raya 155 KM, membuka sawah 52.631 hektar, membangun rumah prajurit 11.900 rumah. Membayar gaji guru senior 9.400 orang, untuk menggaji Polri 10.000 personil," jelas Ani.
Selain itu, Rp 1 triliun dapat membangun atau memperbaik 6.765 ruang kelas SD. Dengan Rp 1 triliun di daerah juga dapat membangun 5.511 ruang kelas SMP, 4.182 ruang kelas SMA, bangun 50 rumah sakit. Dapat memberi tunjungan untuk profesi guru sebanyak 23.585 orang dan 24.911 orang tunjangan khusus guru setahun.