Pemerintah genjot inklusi keuangan lewat sertifikat tanah

Kementerian Koordinator Perekonomian hari ini menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Strategis Nasional Keuangan Inklusif. Pemerintah sepakat untuk menggenjot inklusi keuangan dengan kepemilikan sertifikat tanah masyarakat."Di ATR bagaimana kita mempercepat sertifikasi dengan mereka punya sertifikat, mereka bisa pergi ke bank dan mendapatkan bunga lebih murah. Tanpa sertifikat, mereka terpaksa pergi ke rentenir, dan itu kita percepat," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil usai Rakor di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/11).Dirinya juga berharap di 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah mempunyai sertifikat dan sudah terdaftar. "Semakin banyak orang punya sertifikat untuk asetnya, maka semakin mudah ke akses perbankan," ujarnya.Untuk mempercepat sertifikat tanah, pihaknya akan mengangkat juru ukur independen. Saat ini terdapat 2.000 juru ukur PNS yang telah menjadi pejabat."Tahun ini angkat 3.000 juru ukur swasta, jadi yang punya pengetahuan juru ukur diberikan pelatihan. kalo mau ukur, datang ke juru ukur, datang ke BPN kita beri sertifikat," ujarnya.