Pemerintah Jokowi belum sentuh masalah regenerasi petani di RI

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi yang belum maksimal memajukan sektor pertanian. pemerintah masih menganggap regenerasi petani sebagai masalah parsial. Padahal, lambatnya laju regenerasi petani menjadi persoalan penting bagi sektor pertanian yang bisa mengancam cita-cita kedaulatan pangan.

Kebijakan pemerintah mendorong kedaulatan pangan, seperti pemberian traktor kepada petani, dinilai belum efektif untuk meningkatkan keinginan anak petani meneruskan langkah orangtuanya yang berprofesi menjadi petani.

"Regenerasi tidak bisa dilakukan hanya dengan kebijakan teknis harus lintas sektor. Regenerasi petani persoalan lebih dari alat teknis. Misalkan dibagikan traktor gratis belum tentu membuat anak petani mau jadi petani," kata Said dalam diskusi di Kedai Tjikini, Jakarta, Selasa (17/5).

Dia menilai, regenerasi petani bisa didorong dengan perbaikan berbagai cara. Seperti faktor akses dan aset lahan, sehingga semakin besar lahan petani maka regenerasi akan semakin meningkat. Kemudian kepastian harga jual atau pendapatan dari hasil produksi, salah satunya dengan perbaikan subsidi.

Selain itu, penguatan sarana dan prasarana, termasuk dari sisi transportasi yang membantu petani mendistribusikan hasil produksi dan peningkatan pengetahuan atau pendidikan tentang pertanian, karena sebanyak 83 Persen anak muda tahu soal isu pertanian secara otodidak.

"Sayangnya tidak ada informasi yang bisa menyentuh anak-anak untuk belajar. Jadi harus ada pembenahan di dunia pendidikan pertanian. Faktor-faktor ini yang menjadi kunci yang harus disentuh oleh pemerintah supaya minat generasi muda meningkat," imbuhnya.