Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto mengatakan sulit bagi Israel untuk bisa menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Terlebih Indonesia ingin menjaga hubungan diplomatik dengan Palestina.
"Gini, namanya perdagangan itu kan perdagangan yang fair itu kan tidak ada hubungannya dengan politik sebenarnya, cuma arahan pimpinan (Presiden) kita harus menjaga hubungan, dalam rangka mendukung Palestina. Negara Eropa seperti Prancis saja memboikot kok produk Israel," ujar Karyanto saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (29/3).
Selain itu, lanjut Karyanto, saat ini pihaknya mengaku tidak ada keinginan untuk menjalin perdagangan dengan Israel. "Sejauh ini kita belum pernah berpikir untuk berdagang dengan Israel," ucapnya.
Karyanto menambahkan, Indonesia memang menjalin hubungan perdagangan dengan Israel. Hanya saja barang yang masuk masih melalui pihak ketiga. "Kalau langsung gak ada. Mikir aja enggak buat hubungan dagang dengan Israel," kata dia.
"Boleh aja Perdana Menteri Israel bilang begitu tapi kita punya standing position sendiri kan, masih banyak negara lain," tambahnya.
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan perlunya perubahan hubungan diplomatik antara negaranya dengan Indonesia. Bagi pemimpin Partai Likud itu, hubungan antara negara berpenduduk muslim terbesar sedunia dan negeri zionis sudah saatnya terjalin secara formal.
Seperti dilansir situs resmi pemerintahan Israel, mfa.gov.li, Senin (28/3), Netanyahu menyayangkan selama ini Israel-Indonesia terlibat dalam 'perang dingin' hanya karena tak ada komunikasi formal. Padahal peluang kerja sama di bidang bisnis maupun alutsista sangat terbuka.
"Sudah saatnya antara Indonesia-Israel terjalin hubungan formal. Kami memiliki peluang kerja sama di bidang teknologi dan pengairan," kata Netanyahu di kantornya, Yerusalem.
Pernyataan Netanyahu itu disampaikan saat dia menyambut kedatangan beberapa jurnalis senior asal Indonesia ke Yerusalem. Para wartawan, yang tidak dirinci identitas maupun keterangan dari media mana saja tersebut, datang atas prakarsa Kementerian Luar Negeri Israel. Agenda lawatan para jurnalis ini tidak dijabarkan oleh pihak Israel.
Netanyahu, pada forum yang sama, membandingkan hubungan baik negaranya dengan bangsa Asia lainnya. Semisal Jepang, China, ataupun Vietnam. Dia berharap relasi Israel dan Indonesia bisa mencapai tahap yang serupa di masa mendatang.
Lebih lanjut, Negeri Bintang Daud itu merasa perlu mempererat hubungan dengan Indonesia karena kesamaan agenda melawan Islam Radikal yang kerap melancarkan aksi terorisme.
Secara khusus, Netanyahu mengaku punya cukup banyak teman di jejaring sosial Facebook yang berasal dari Indonesia. "Itulah beberapa alasan kenapa hubungan kedua negara harus lebih terbuka sekarang. Saya harap kehadiran para wartawan dari Indonesia bisa membantu membuka peluang tersebut," ujarnya.
Sejak Indonesia merdeka, tidak pernah ada upaya penjajagan hubungan diplomatik dengan Israel. Presiden Soekarno memilih memihak pada Palestina, karena pendudukan Israel dianggap tidak sejalan dengan politik bebas aktif Indonesia.
Namun, seiring waktu, khususnya periode 1970-an hingga 1990-an, Indonesia-Israel memiliki hubungan tanpa melalui jalur resmi. TNI, beberapa kali, memperoleh pelatihan militer sekaligus membeli alutsista ke Israel melalui perantara.
WNI pun tak terhitung lagi jumlahnya yang telah memasuki wilayah dikuasai Israel. Perkiraan kasar, saban tahun ada 15 ribu warga Indonesia yang mengunjungi Yerusalem, Nazareth, atau Bethlehem untuk ziarah agama. Itu belum termasuk WNI yang datang atas undangan resmi seperti rombongan wartawan kemarin.
Mendiang PM Israel, Yitzhak Rabin, pernah melawat ke kediaman Presiden ke-2 Soeharto di Jalan Cendana Jakarta pada 1993.
Seandainya pemerintah Indonesia membuka peluang memulai hubungan diplomatik, penolakan masyarakat terutama yang beragama Islam, sangat tinggi. Survei BBC World Service pada 2014 menunjukkan persepsi rakyat RI terhadap Israel sangat negatif. Hanya 7 persen responden mengatakan kedua negara perlu memiliki hubungan diplomatik.