Drama akhir perseteruan Rizal Ramli vs Sudirman Said di Masela

Presiden Joko Widodo telah memutuskan pengembangan Blok Masela, Maluku menggunakan skema kilang darat atau onshore. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan saran yang diberikan berbagai pihak.

"Ini adalah sebuah proyek jangka panjang tidak hanya 10 tahun, 15 tahun tapi proyek sangat panjang yang menyangkut ratusan triliun rupiah, oleh sebab itu dari kalkulasi perhitungan, pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya hitung kita putuskan dibangun di darat," ujar Jokowi di Pontianak, Rabu (23/3).

Jokowi menegaskan pemerintah ingin ekonomi daerah dan perekonomian nasional terimbas dengan adanya pengembangan blok gas dengan cadangan terbesar di Indonesia ini.

Skema darat ini menggunakan pipa sepanjang 600 kilometer (km) ke Kepulauan Aru. Selain itu, biaya pembangunan kilang di darat hanya mencapai USD 16 miliar. Di sisi lain, perhitungan biaya kilang apung dengan skema Floating LNG mencapai USD 22 miliar.

Keputusan Jokowi tersebut berbanding terbalik dengan pernyataannya beberapa waktu lalu. Jokowi mengatakan keputusan rencana pengembangan dengan blok gas terbesar di Indonesia ini bakal diumumkan pada 2018.

"Itu pun masih dalam proses studi, nanti akan diputuskan 2018. Putusan investasi itu ada nantinya di 2018," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi, pemerintah memberikan waktu ke operator yakni Inpex Masela Coorporation dan Shell Coorporation untuk mengkaji rencana pengembangan blok tersebut.

Selain itu, Jokowi juga ingin pengembangan Blok Masela nantinya bermanfaat untuk Indonesia bagian timur. Sehingga, masyarakat sekitar blok itu menjadi sejahtera.

"Jangan sampai hanya diambilin, rakyat yang berada di sekitar itu ga dapat manfaatnya. Itu desain yang saya minta dari Menteri ESDM (Sudirman Said) maupun Bappenas," jelas dia.

Keputusan Jokowi ini jadi 'kemenangan' Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli atas Menteri ESDM Sudirman Said.

Keputusan Jokowi ini sejalan dengan pendapat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli yang menyarankan pengembangan Blok Masela menggunakan pipa di darat bukan kapal terapung (offshore). Rizal Ramli kerap mengatakan kalau pembangunan dengan pipa darat akan menghidupkan ekonomi sekitar daerah pengembangan Blok Masela tersebut.

Rizal Ramli bahkan menentang pendapat Menteri ESDM, Sudirman Said dan pihak SKK Migas yang meminta pengembangan Blok Masela melalui skema off shore.

"Kami ingin dibangun onshore tidak offshore seperti idenya Kementerian ESDM dan SKK Migas, karena kalau onshore kita bisa bentuk kota baru, Indonesia timur akan hidup, sehingga cita-cita Pak Jokowi poros maritim akan jalan," ujar dia di kantornya, Jakarta, Rabu (7/10).

Rizal mengaku pengembangan blok dengan cadangan terbesar ini menggunakan kapal gas alam cair terapung (Floating LNG) juga ditolak masyarakat Maluku. Mereka mengeluhkan kekayaan alamnya malah diambil asing.

"Sepertiga ikan di Indonesia dari Maluku, diekspor ke seluruh dunia tapi rakyat nyaris tidak dapat apa-apa, Tuhan maha pengasih penyayang, yaitu gas alam, ternyata bahwa ladang yang di Masela disebut sebagai ladang abadi, potensinya tidak akan habis 70 tahun," kata dia.

Rizal Ramli pun semringah. Lantaran, Presiden Jokowi menerima usulannya yang telah dikaji dengan matang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli bersyukur soal keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih skema darat dalam pengembangan Blok Masela, Maluku. Dia berharap sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Alhamdulillah, akhirnya Presiden (Jokowi) telah memutuskan kilang Masela dibangun di darat," ujar dia di Jakarta, Rabu (23/3).

Rizal Ramli ke KLN Â©DBM Pro

Menurut dia, keputusan Jokowi tersebut sesuai dengan amanah konstitusi. Dia berharap sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat.

"Semoga rakyat Indonesia mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang melimpah ini," kata dia.

Walaupun usulannya tak dipilih, Sudirman Said pun bersyukur dengan keputusan Jokowi tersebut. Hal ini tak menyebabkan polemik blok yang memiliki cadangan terbesar di Indonesia berakhir.

Sudirman Said mengaku bersyukur telah ada keputusan terkait pengerjaan pengembangan Blok Masela.

"Kepada Presiden sudah diberikan penjelasan dan masukan, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden. Setelah ini saya akan meneruskan keputusan ini dan menyampaikan kepada investor untuk mengkaji ulang seluruhnya," katanya.

Pihaknya akan menyampaikan kabar keputusan tersebut kepada investor melalui surat resmi dari Menteri ESDM. Proyek itu kata dia, kemungkinan akan mengalami penundaan karena perlu dilakukannya pengkajian ulang dari semua sisi secara keseluruhan.

"Saya akan minta kepada SKK Migas agar penundaan ini tidak terlalu panjang," katanya.

Dia menegaskan bahwa pada intinya pemerintah ingin agar proyek Blok Masela memberikan manfaat kepada masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan regional.

Kendati demikian, Inpex Corporation, selaku operator Blok Masela masih menunggu pemberitahuan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait keputusan Jokowi. Hasil POD tersebut masih berada di tangan Kementerian ESDM dan SKK Migas.

"Kami masih menunggu pemberitahuan resmi dari Kementerian ESDM," kata Senior Manager Communication & Relations Inpex Usman Slamet kepada merdeka.com.

Keputusan Jokowi ini bukan tanpa alasan. Jokowi ingin pengembangan Blok Masela mampu mensejahterakan rakyat di Indonesia bagian timur.

Putusan ini juga menjadi akhir polemik antara bawahannya yakni Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo, menegaskan keputusan Presiden atas pembangunan Blok Masela tidak dipengaruhi oleh perseteruan dua orang menterinya. Pengembangan Blok Masela di darat merupakan hasil kajian dari berbagai masukan serta pertimbangan perluasan pembangunan di wilayah Indonesia Timur.

"Tidak ada hubungan dengan gaduh itu. Tentu putusan ini sudah matang dipikirkan Presiden dengan berbagai pertimbangan," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/3).