Setahun Jokowi-JK berkuasa, laju utang meningkat 17,86 persen

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat realisasi utang periode Januari-November 2015 mengalami peningkatan sebesar 17,86 persen dibandingkan pada periode tahun 2014. Hal tersebut membuat program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK masih sangat jauh dari harapan.

"Realisasi utang ini kita mengalami pembengkakan hampir dua kali lipat jika kita banding 2014 yang hanya meningkat 9,82 persen atau sebesar Rp 233,28 triliun," ujar Ekonom Eko Listianto dalam diskusi di kantor INDEF, Jakarta, Rabu (30/12).

Dari kebaikan tersebut, diketahui total utang pemerintah Indonesia pada November 2015 ini mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya menjadi Rp 3.074,82 triliun. Angka ini naik sebesar Rp 52,35 triliun dari Oktober 2015 sebesar Rp 3.021,3 triliun.

Perbedaan secara signifikan terlihat dari realisasi penerimaan pajak yang mengalami penurunan (shortfall). Sampai akhir November 2015, penerimaan pajak baru mencapai 68,2 persen, atau sebesar Rp 1.015,6 triliun.

Angka ini menurun jika dibanding dengan November 2014 yang mencapai 80,2 persen dari target APBN-P 2014 sebesar Rp 1.246,1 triliun. Eko menilai secara agregat penerimaan pajak mengalami shortfall mencapai lebih dari Rp 210 triliun atau meleset hampir 15 persen dari target.

"Peningkatan utang, sama sekali belum ada evaluasi. Ini warning betul. Kita sebenarnya tidak mempersoalkan utang, tapi kita harus pikirkan peningkatan utang itu harus bisa meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah ini harus betul-betul menanggapi masalah utang ini," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai, pemerintah boleh saja melakukan penambahan utang. Namun, penambahan utang tersebut harus mendukung program yang telah dicanangkan oleh Jokowi-JK.

"Bukan hanya mendukung infrastruktur, infrastruktur oke tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Tapi itu dilihat ada satu komit untuk realisasi yang dampaknya untuk ekonomi‎ kita," pungkas Enny.