Revisi disepakati, karyawan kena PHK bisa cairkan JHT BPJS

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Elvyn G Masassya mengatakan revisi peraturan tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) sudah disepakati. Kesepakatan ini nantinya akan diformalkan melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam aturan yang sudah direvisi, pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti kerja bisa mencairkan dana JHT.

"Sudah disepakati akan ada pengecualian bagi pekerja yang di PHK dan berhenti bekerja. Disamakan dengan pensiun," kata Elvyn G Masassya di Bali seperti dilansir Antara, Rabu (19/8).

Elvyn menjelaskan, pekerja yang di-PHK dan berhenti bekerja akan mendapatkan JHT secara penuh, sama dengan pekerja yang pensiun, tanpa perlu menunggu selama lima tahun, melainkan hanya satu bulan.

"Sedangkan untuk pekerja yang masih aktif, setelah 10 tahun bisa menarik JHT-nya sebesar 10 persen dan 30 persen untuk pembiayaan perumahan," tuturnya.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengatakan peraturan pemerintah mengenai revisi peraturan JHT akan segera terbit.

"Seluruh pekerja yang berhenti bekerja dengan alasan apa pun, baik di-PHK maupun mengundurkan diri, dapat mencairkan dana JHT-nya tanpa kecuali," katanya.

Hanif mengharap masyarakat, khususnya para pekerja untuk bersabar karena penerbitan peraturan memerlukan proses dan waktu.