Kementerian Perhubungan belum lama ini merilis data terbaru mengenai kondisi keuangan maskapai penerbangan di Indonesia. Kementerian menemukan 13 maskapai penerbangan memiliki modal minus. Itu didasarkan pada laporan keuangan tahun lalu sudah diaudit akuntan publik dan wajib diserahkan maskapai penerbangan selambatnya 30 Juni 2015.
Ketiga belas perusahaan penerbangan dimaksud terdiri dari lima maskapai niaga berjadwal, lima maskapai sewaan, dan tiga maskapai kargo. Rinciannya, Indonesia AirAsia, Batik Air, TransWisata Prima Aviation, Eastindo Services, Survei Udara Penas.
Kemudian Air Pasifik Utama, JohnLin Air Transport, Asialink Cargo Arline, Ersa Eastern Aviatio, Tri MG Intra Airlines, Nusantara Buana Air, Manunggal Air Services, dan Cardig Air
"Ada yang modal kerjanya negatif sampai Rp 150 miliar. Paling besar ada yang triliunan," ucap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Moh. Alwi di Jakarta beberapa waktu lalu.
Kementerian secara tegas meminta ketiga belas maskapai penerbangan tersebut untuk menambah modal selambatnya 31 Juli 2015. Jika lewat dari tenggat waktu itu, maskapai penerbangan bakal dikenakan sanksi hingga pencabutan izin usaha.
"Kalau lewat, maka 1 Agustus kami suspen izin usaha. Kalau izin usah disuspen, ya semuanya nggak bisa operasi."
Berdasarkan keputusan ini, isu tak sedap melanda maskapai AirAsia Indonesia. Pengamat penerbangan Maybank-Kim Eng, Mohshin Azis menyebut AirAsia membutuhkan tambahan modal sekitar Rp 3 triliun untuk memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.
Mohshin memprediksi AirAsia tidak akan bisa mendapatkan tambahan modal hingga waktu yang ditentukan pemerintah Indonesia yaitu pada 31 Juli 2015 mendatang.
"Tidak ada negara di dunia yang menerapkan aturan ini. Tidak ada yang bisa memenuhi tenggat waktu yang ditentukan pemerintah (termasuk AirAsia)," ucap Azis seperti dilansir dari CNBC di Jakarta, Rabu (8/7).
AirAsia diprediksi bakal tutup di Indonesia,
Advertisement
Analis dari CIMB, Raymond Yap menyebut AirAsia Indonesia terancam kehilangan lisensi dan berhenti beroperasi. Keputusan kementerian secara nyata memberi dampak negatif pada AirAsia Indonesia.
Dia menyebut, perusahaan induk AirAsia di Malaysia memang mempunyai uang, namun untuk menambah modal ke AirAsia Indonesia membutuhkan waktu setidaknya dua bulan. Ini berarti melewati masa tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.
"Ini karena harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk mentransfer dana ke Indonesia," katanya.
Raymond mengakui, kebijakan Kementerian Perhubungan sangat memukul AirAsia yang akan berdampak buruk hingga menutup operasional sementara.
Kabar tak sedap yang melanda Indonesia AirAsia memberi dampak pada perdagangan saham perusahaan di Malaysia kemarin. Sebanyak 49 persen saham PT Indonesia AirAsia dimiliki oleh AirAsia (induk usaha). Pada perdagangan Rabu (7/8), saham AirAsia anjlok 13,4 persen. Saham AirAsia berada di posisi terendah sejak 2010 silam, seperti dilansir dari CNBC di Jakarta, Rabu (8/7).
Prediksi ini juga mengancam karir 2.000 karyawan AirAsia,
Advertisement
AirAsia hingga kini mempekerjakan sekitar 2.000 orang yang terdiri dari pilot, awak kabin, crew dan lain sebagainya. Jika kementerian nekat menutup AirAsia ribuan orang akan menganggur.
Analis dari CIMB, Raymond Yap meyakini AirAsia kini sedang melobi pihak kementerian karena 2.000 orang terancam kehilangan pekerjaan.
"Kami percaya AirAsia secara aktif melobi pemerintah Indonesia karena ini dampaknya pada 2.000 orang yang akan kehilangan pekerjaan.," katanya.
Raymond juga berharap, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pertengahan Juli ini dan keputusan ini akan dilupakan. "Pemerintah terkesan terburu-buru menerapkan aturan ini karena akan menyebabkan hilangnya ribuan pekerjaan," katanya.
Meski demikian, bos AirAsia Indonesia membantah pihaknya mengalami kesulitan keuangan,
Advertisement
Presiden Direktur AirAsia Indonesia, Sunu Widyatmoko menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami kesulitan keuangan sejak awal berdiri pada 2004. AirAsia Indonesia menurutnya mendapatkan pendanaan penuh dari pemegang saham melalui komposisi ekuitas yang beragam, uang muka dari pemegang saham dan didukung laporan neraca keuangan AirAsia Berhad yang kuat.
"Pemegang saham kami selalu dan akan senantiasa memberikan komitmen penuh terhadap operasional perusahaan," kata Sunu dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (8/7).
Sunu menegaskan, bahwa kegiatan operasional AirAsia Indonesia tetap berjalan dengan normal dan adanya spekulasi bahwa izin operasional akan dibekukan tidaklah akurat.
"Tingkat ekuitas tidak pernah menjadi sebuah isu, mengingat perusahaan mendapatkan pendanaan penuh dari berbagai sumber. Hal ini tidak pernah menjadi suatu kompromi akan komitmen penuh kami terhadap standar keselamatan dan praktik terbaik dalam kegiatan operasional perusahaan."
AirAsia juga mempunyai banyak strategi untuk mentaati peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia,
Advertisement
Presiden Direktur AirAsia Indonesia, Sunu Widyatmoko mengatakan akan terus melakukan komunikasi aktif dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, untuk memastikan arahan kebijakan tentang modal terpenuhi.
"Kami memiliki fundamental bisnis yang kuat didukung dengan arus kas yang positif pada kuartal I 2015. AirAsia Berhad sebagai pemegang saham kami telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan modal saham AirAsia Indonesia, antara lain dengan melakukan penjualan saham perdana (IPO) dalam rangka memenuhi rencana pertumbuhan di Indonesia," ucap Sunu dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (8/7).
Sebagai maskapai yang telah menerbangkan penumpang internasional terbanyak selama lima tahun terakhir, Sunu menegaskan bahwa AirAsia Indonesia akan terus beroperasi dalam koridor hukum Indonesia.
"Kami berkomitmen untuk terus menerbangkan lebih banyak lagi turis mancanegara ke Indonesia, sekaligus berkontribusi kepada pertumbuhan sosial ekonomi dan pariwisata di tanah air," tambahnya.
Sejak tahun 2004, AirAsia Indonesia telah menerbangkan lebih dari 20 juta turis mancanegara ke Indonesia. Menurut Sunu, AirAsia Indonesia juga sudah bekerja erat dengan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk secara aktif menggerakkan pariwisata sebagai salah satu strategi kunci pilar ekonomi Indonesia.
"AirAsia Indonesia mempekerjakan lebih dari 2.000 pilot, awak kabin dan staf yang merupakan warga negara Indonesia, dan kami bangga dapat menjadi salah satu penyedia lapangan kerja terbesar dalam industri penerbangan di Indonesia," tutupnya.