Swasta tak mampu, alasan pemerintah kuasai proyek infrastruktur

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak mengambil alih sejumlah proyek infrastruktur yang ada. Namun pemerintah tak mau disebut memonopoli proyek dari swasta.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah terpaksa mengerjakan sendiri proyek infrastruktur lantaran tak laku ketika ditawarkan ke pihak swasta. Alasan pihak swasta, tidak menguntungkan bagi mereka.

Bambang mencontohkan proyek jalan tol di Sumatera yakni Medan-Binjai yang sudah sejak lama ditawarkan Pemerintah ke pihak swasta namun tak mendapat respons positif.

"Mungkin sejak saya kuliah dulu itu sudah ditawarkan Pemerintah (ke swasta) tapi sampai sekarang enggak jadi-jadi. Sampai hari ini ketika ditawarkan lagi, swasta enggak ada yang mau. Karena menurut mereka tidak menguntungkan," ujar Bambang kepada wartawan di Kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Karena itu pemerintah memutuskan mengambil alih proyek tersebut. Sebab, jika tetap menunggu pihak swasta maka tidak akan ada kemajuan. Akhirnya pemerintah menunjuk BUMN untuk mengerjakannya.

"Pemerintah akhirnya menunjuk PT Hutama Karya (Persero) untuk mengerjakan jalan tol Sumatera. Karena bayangin saja, Medan- Binjai dari kota ke kota besar di Sumatera itu pun enggak laku. Apalagi kalau misalnya Pekanbaru-Dumai, Palembang- Indralaya, dan lainnya, itu susah. Harus BUMN yang masuk," tambah Bambang.

Meski mengambil alih proyek infrastruktur, pemerintah tetap memberikan peran pada pihak swasta. Menkeu mencontohkan, proyek pembangkit listrik di Gorontalo dikerjakan pihak swasta.

Bambang menjamin, pihak swasta masih memiliki potensi dan peluang untuk ikut mengerjakan proyek infrastruktur.

"Jadi tidak benar kalau kita memonopoli. Ya kita juga dorong dengan kerja sama pemerintah dengan swasta dan swastanya bisa terlibat jauh," paparnya.

Bambang tak menampik banyaknya pihak swasta yang kerap berulah dan membuat proyek mangkrak. Dia mencontohkan proyek Tol Trans Jawa, di beberapa ruas semisal dari Merak-Surabaya dikerjakan swasta yang dalam perjalanan ternyata mangkrak.

"Kita enggak mau dong begitu. Nyari swasta juga belum yakin apa bisa mengerjakan atau tidak. Makannya kita tugasi Waskita Karya dan Jasa Marga ambil. Bukan memonopoli ya sekali lagi, tapi swastanya yang tidak mampu dan tidak bisa masuk," ucapnya.