Begal dan premanisme di tubuh BUMN era Jokowi-JK

Di penghujung tahun lalu, penunjukan Diaz Hendropriyono sebagai komisaris PT Telkomsel membuat heboh. Jatah kursi komisaris bagi anak mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dikait-kaitkan dengan politik balas budi. Sebab Diaz merupakan tim sukses Jokowi-JK di pemilihan presiden 2014.

Aroma politik balas budi dan ungkapan terima kasih berlanjut di tahun ini. Sejumlah politisi asal partai berlambang banteng moncong putih, mendapat jatah kursi empuk komisaris perbankan milik negara. Sebut saja fungsionaris PDIP yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf yang didaulat menjadi komisaris BRI. Ada juga Dewi Rembulan di kursi komisaris Bank Mandiri. Nama Pataniari Siahaan di jajaran komisaris BNI.

Tidak hanya diwarnai politisi, beberapa kursi komisaris perusahaan BUMN juga diisi orang-orang yang bersinggungan dengan dunia hukum dan politik. Ditandai dengan kehadiran Refly Harun di kursi komisaris Jasa Marga dan Sukardi Rinakit di kursi komisaris utama BTN.

"Semua itu pilihan pemegang saham (pemerintah). Kita hanya nurut saja," ujar sumber merdeka.com di salah satu perusahaan BUMN, semalam.

Budaya orang titipan di perusahaan BUMN bukan hal baru. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menampik itu. Dia secara tegas mengatakan, pemerintahan sebelumnya juga melakukan hal sama.

Aneh memang pernyataan yang dilontarkan orang nomor dua di republik ini. Semangat perubahan yang dijual saat masa kampanye pemilihan presiden, tertutup kesibukan membalas budi.

Ketua Serikat Pekerja BUMN Arif Puyono sadar betul aroma tidak sedap yang tengah merebak di perusahaan-perusahaan pelat merah. Dia menyebut aksi membuka pintu perusahaan BUMN bagi orang-orang Jokowi-JK sebagai bagian dari aksi pembegalan. Mereka yang sempat dinyatakan tak berkompeten, kini justru melenggang mulus masuk pintu perusahaan-perusahaan BUMN.

"Contoh yang fatal, ada tiga nama pejabat BTN yang tidak lolos fit and proper tes oleh OJK tahun lalu. Tahun ini dimasukan lagi dan malah sebagai komisaris BTN. Kalau sudah begini artinya sudah terjadi pembegalan di BUMN oleh politisi dan tim relawan Jokowi," ujar Arif.

Tidak hanya pembegalan, masuknya tim sukses dan politisi juga berpotensi menyuburkan aksi premanisme di tubuh BUMN. Aksi premanisme yang dimaksud adalah pemalakan atau 'jatah preman'.

"Mereka masuk ke BUMN hanya sebagai mencari uang bulanan saja, jatah preman saja. Karena semua politisi dari segi kompetensi tidak mumpuni, mereka hanya doyan mengkritik saja, kritikus kacangan artinya hanya ingin diperhatikan saja," jelas dia.

Dia mengkritik pemerintahan baru yang seharusnya bisa melindungi BUMN dari intervensi dan unsur politik. Tapi kenyataannya justru jauh panggang dari api. Pemerintahan Jokowi-JK dan orang-orang dekatnya seolah ingin berkuasa penuh.

"Ini artinya ada rezim yang makin berkuasa di dalam BUMN, tidak ada transparansi," katanya.

Namun, pekerja-pekerja di perusahaan BUMN berjanji tetap mengawasi kinerja komisaris. Dia menebar ancaman. Komisaris perusahaan BUMN, termasuk politisi dan orang dekat presiden, jangan macam-macam jika tidak ingin berurusan dengan hukum.

"Kami tetap akan mengawasi, kita lapor ke KPK. Karena yang rugi kalau kinerja mereka jelek ada pegawainya, akibatnya perusahaan tersebut bisa rugi bahkan mengalami penutupan," ancamnya.