Politik Di Komisaris Bumn

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pengangkatan komisaris di seluruh BUMN merupakan upaya untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) serta memastikan program perusahaan bisa berjalan

Pemerintah dinilai melanggar prinsip dasar pemerintahan.

Merespons hal itu, Komaruddin Hidayat mengatakan bahwa tindakannya itu telah mendapat restu dari pihak Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres).

Muncul isu bahwa relawan yang menjadi komisaris merupakan titipan Presiden Jokowi.

"Banyaknya jumlah relawan dan tim sukses masuk ke jajaran BUMN khususnya komisaris dapat menjadi aksi yang bertentangan dengan semangat dan niat menyehatkan BUMN," kata Mardani

Menurutnya, selain influencer Jokowi, unsur profesional dan dari partai politik bisa dilibatkan dalam upaya membangun BUMN yang kuat sehat dan berdaya saing.

Dia menegaskan, BUMN sebagai lembaga bisnis negara harus diisi orang-orang profesional. Jangan untuk kepentingan politik dan segelintir golongan.

"Pemilihan orang-orang luar untuk masuk di BUMN termasuk dalam hal ini adalah influencernya Pak Jokowi seperti Kang Dede ini diharapkan untuk memberi darah segar, diharapkan untuk bisa memperbaiki kinerja Pelni yang biasa-biasa saja," kata etua Komisi VI DPR RI, Faisol Reza.

Ahok resmi jabat Komisaris Utama Pertamina mulai Senin (25/11) kemarin. Ini gebrakan setelah masuk ke Pertamina.

Kata Febri, dalam sidang itu anggota DPP akan melihat kembali apa langkah selanjutnya yang akan diberikan kepada Aris. Namun, sebelum keputusan, hal itu akan diklarifikasi langsung terhadap Aris.

Jumlah ini setidaknya hitungan kasar jika melihat masih bertahannya orang-orang lama di BUMN.

Presiden memilih orang yang memiliki kompetensi bukan berdasarkan balas budi.

"Jangan ada lagi wartawan yang sudah pensiun namun dikontrak lagi," ujar Boni.

Peran swasta juga diperlukan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

Namanya kerap disebut dalam sejumlah isu panas yang membuat kegaduhan politik.

"Kalau persolan tentang kemampuan, dia bisa mengukur sendiri layak atau tidak," ujar Hidayat.

Sejumlah politisi mengkritik habis-habisan kebijakan Menteri Rini.

Pengalaman tidak ada, ujug-ujug jadi Komisaris Utama BUMN. Hancur semua nanti.

Fahri Hamzah sempat menyarankan Jokowi menjadikan Fadjroel Rachman duta besar.

Fadjroel menegaskan, setelah pilpres usai tidak pernah meminta jabatan kepada Presiden Jokowi.