Rapat bahas anggaran negara di DPR jadi ajang curhat dan pamer

Beberapa pekan terakhir, para menteri kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggelar rapat dengan mitra kerjanya masing-masing di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pokok pembahasannya soal Perubahan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

Sejumlah Menteri bidang ekonomi melakukan rapat kerja dengan Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, Komisi XI, hingga Badan Anggaran DPR. Tidak hanya para menteri, direktur jenderal di kementerian pun ikut serta membahas anggaran.

Seperti biasanya, pembahasan anggaran diwarnai 'curhat colongan' dan ajang bagi para menteri dan dirjen memamerkan kinerjanya. Merdeka.com mencatat curhat serta klaim keberhasilan para menteri dan dirjen di depan anggota legislatif saat pembahasan APBN-P 2015. Berikut paparannya.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priyadi Pramudito terus meyakinkan perlunya menaikkan gaji anak buahnya. Ini juga dilakukan Sigit saat rapat dengar pendapat dengan DPR.

Dengan tambahan anggaran Rp 4 triliun, Sigit berencana menaikkan gaji pegawainya. Jika sebelumnya Sigit beralasan perlunya kenaikan gaji karena kerja anak buahnya berat, kini dia punya alasan lain. Selama 8 tahun pegawai pajak mengeluhkan tidak ada kenaikan gaji.

"Jujur saja, delapan tahun ini pegawai Ditjen Pajak gelisah sebab tidak pernah mengenyam kenaikan tunjangan pegawai," ujar Sigit di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

"Kurangnya suplemen ini membuat mereka lesu. Padahal mereka ini ujung tombak penerimaan negara dari sektor pajak," curhatnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti lagi lagi membanggakan kinerjanya menjadi menteri. Pembenahan yang dilakukan di kementerian disebut mendapat penghargaan dari organisasi kelautan internasional.

"Kita bentuk satuan petugas anti ilegal fishing, Perpres sudah disiapkan. Juni nanti kita diundang World Ocean Confrence dapap apresiasi," kata Susi saat rapat bersama Komisi IV DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).

Susi menyebut, negara dan organisasi asing telah memantau langsung laut Indonesia melalui satelit. Dari pencitraan satelit terlihat laut Indonesia sudah 'bersih' dari ilegal fishing.

"Kita memang engga melihat sejelas orang luar. Mereka lihat sangat luar biasa kapal sudah tidak ada lagi. Ribuan kapal sudah pergi," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said buka-bukaan mengenai keadaan internal PT Pertamina. Menurut Sudirman, banyak intervensi politik di mana membuat Pertamina sulit berbenah dan melakukan efisiensi.

Bahkan dari pernyataan Sudirman menyebut, pegawai setingkat manajer di Pertamina saja bisa 'menyerang' direktur utama karena dibekingi oleh partai politik.

"Ada yang mengancam Pak Bambang dan Pak Dwi. Manajer menghadap ketua partai mengatai direktur pertamina. Itu fakta di lapangan," ucap Sudirman dalam rapat bersama Komisi VII DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).

Sudirman menyampaikan keluh kesahnya agar Komisi VII DPR membebaskan Pertamina dari intervensi politik. Pertamina membutuhkan otoritas teknis untuk menentukan arah perusahaan agar menguntungkan lebih banyak.

Dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pamer kinerjanya. Salah satunya melakukan mutasi besar-besaran pejabat Kemenhub, mulai pejabat I hingga IV. Setidaknya, ada sekitar 1.400 petinggi negara di lingkungan Kemenhub yang dimutasi dari posisi semula.

Jonan mengaku, selama tiga bulan pimpin kementerian, dia sudah memutasi 60 persen pejabat Kemenhub. "Mutasi elseon I, II,III, IV, sekitar 1.400 jabatan dari 2.600 jabatan yang ada jadi 60 persen sudah mutasi," ujarnya di Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (28/1).

Jonan memiliki alasan murni untuk mutasi para pejabat Kemenhub ini adalah penyegaran organisasi di Kemenhub. Nantinya, ke depan, Jonan akan melakukan rotasi rutin setiap 2 hingga 3 tahun sekali untuk posisi pejabat eselon I hingga IV.

"Dulu itu ada 6-9 tahun kerja di satu tempat. Ini saya pikir sudah tidak sehat. Jadi nanti setiap 2-3 tahun akan dimutasi," jelas dia.