Gabung ke bank prakarsa China, Kemenkeu tunggu restu Jokowi

Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dinilai memiliki kapasitas untuk mendorong proyek infrastruktur kerja sama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP) di setiap negara anggotanya. Sayang, Indonesia belum memutuskan untuk bergabung dengan lembaga keuangan yang diprakarsai Presiden China Xi Jinping tersebut."Di dalam diskusi di China, selalu saya tekankan AIIB ini jangan hanya menjalankan project loan biasa, pinjaman proyek dan bikin jembatan gitu, tapi dukung PPP di negara anggotanya, dan mereka setuju," kata Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro, di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10).Menurut Bambang, pihaknya masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo, untuk mendaftarkan Indonesia sebagai anggota AIIB. Kecuali Indonesia, semua negara ASEAN sudah bergabung ke dalam lembaga yang dibentuk pada 24 Oktober lalu."Kami perlu persetujuan presiden karena konsekuensi harus tanam modal. Besarnya berapa, ya masih hitung-hitunganlah antara AIIB dengan kami," katanya.Bambang mengungkapkan, Indonesia termasuk paling aktif terlibat dalam persiapan pendirian AIIB. Bahkan, dia menjadi pihak yang mendorong sembilan negara Asia Tenggara, untuk bergabung ke dalam lembaga keuangan tersebut."Waktu itu, saya mewakili menteri keuangan selalu ikut di dalam persiapan AIIB. Cuma waktu China bilang Indonesia harus bisa memutuskan jadi anggota atau enggak, timing-nya itu enggak pas karena ada transisi kepemimpinan."Menurut Bambang, kehadiran AIIB cukup penting dalam memangkas gap pembiayaan infrastruktur di Asia, terutama negara berkembang. Gap pembiayaan infrastruktur tersebut dinilai tak bisa ditutupi hanya oleh lembaga keuangan lain, seperti Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia. "Jadi perlu ada institusi baru. AIIB itu adalah miliknya Asia. Jadi menurut saya bagusnya AIIB bisa ikut membantu menutupi gap tadi."Bank Pembangunan Asia memperkirakan, setiap tahun, Asia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar USD 800 miliar. Itu di luar investasi infrastruktur regional sebesar USD 300 miliar per tahun. China, selaku inisiator, pernah mengajukan peningkatan modal AIIB hingga USD 100 miliar. Itu sekitar 75 persen modal ADB yang dikuasai Amerika Serikat dan Jepang.