Pengganti Hatta harus akur dengan OJK dan Bank Indonesia

Kemarin siang, Hatta Rajasa resmi menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang sudah diemban selama lima tahun terakhir. Langkah ini diambil karena Hatta bakal bertarung menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto pada pemilihan presiden (pilpres).

Anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menilai pengunduran diri Hatta Rajasa harus direspon dengan segera mencari pengganti yang memiliki kapasitas dan kemampuan memberi komando untuk menghadapi dampak buruk kebijakan tappering off Bank Sentral AS, The Fed yang bakal dilakukan tahun depan.

Kebijakan The Fed harus diantisipasi sejak sekarang agar tidak terjadi likuditas sektor keuangan dan memicu lahirnya kasus-kasus seperti bailout Bank Century akibat kekeringan likuiditas.

"Tidak jadi masalah Hatta mundur. Siapkan bagaimana jangan sampai kasus Bank Century kembali lagi. Ini penting juga pengganti Hatta Rajasa dapat berkoordinasi dengan BI dan OJK agar jika ada yang buruk sudah disiapkan, jadi pemerintahan baru pada bulan Oktober sudah siap," ujarnya di Jakarta, kemarin malam (13/5).

Meskipun hanya sementara dan bertugas beberapa bulan saja di kabinet, pengganti Hatta Rajasa juga dihadapkan pada tantangan yang cukup besar. Tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga memajukan perekonomian nasional.

"Seperti masalah kebijakan fiskal dan moneter. Bagaimana subsidi energi harus dikurangi, karena kalau enggak defisit transaksi berjalan bisa membengkak," ungkapnya.

Hatta Rajasa meninggalkan sejumlah proyek infrastruktur dalam MP3EI yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Penggantinya harus bisa melanjutkan proyek infrastruktur dengan tetap mendorong peran BUMN. Sebab, sulit untuk mengandalkan peran swasta di tahun politik.

"Proyek MP3EI harus tetap jalan. Saat ini, bagaimana bisa menggenjot capex (dana belanja modal) dari BUMN, apalagi karena tahun pemilu ini, swasta jarang sekali mau berinvestasi," jelas dia.

Aviliani berharap, menko perekonomian yang baru dapat menjaga perekonomian nasional tetap bisa tumbuh di level 5,8 persen sepanjang tahun ini. "Itu bisa dilalui karena kalau tidak menterinya sendiri-sendiri bahaya bisa-bisa pertumbuhan menurun," tutup dia.