Hatta siap beri insentif bagi investor penggarap JSS

Pemerintah pusat siap memberikan insentif kepada setiap investor Jembatan Selat Sunda (JSS). Termasuk konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rencananya akan dilibatkan dalam megaproyek tersebut.

"Insentif kita beri. Duduk sama-sama, proposalnya mana kita bicarakan," ujarnya selepas membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (12/3).

Salah satu BUMN yang menyatakan kesediaan membangun JSS adalah PT Jasa Marga Tbk. Pengelola jalan tol itu mengaku sudah bersiap bila diminta terlibat oleh pemerintah. Akan tetapi, jembatan yang direncanakan mencapai 29 kilometer ini butuh biaya besar.

Direktur Utama Jasa Marga Adityawarman mengaku sulit bagi BUMN untuk memenuhi seluruh pendanaan. Bahkan setelah bekerja sama dengan swasta, menanggung biaya itu sendiri tanpa dukungan APBN.

Meski bukan kucuran dana langsung, dia berharap ada bantuan dalam hal pembebasan pajak (tax holiday) sehingga konsorsium BUMN bisa lebih mantap terlibat dalam JSS.

"Karena investasi besar sekali dan biaya studinya saja sudah Rp 30 triliun. Jadi pemerintah harus memberikan sesuatu kepada BUMN," kata Adityawarman kemarin.

Total biaya pembangunan jembatan penghubung Pulau Sumatera dan Jawa ini sangat besar. Dari taksiran awal, jika studi kelaikan rampung, pengerjaan infrastruktur ini menelan dana hampir Rp 200 triliun.

Pemerintah bersedia memberikan insentif khususnya pajak, lantaran proyek JSS bukan hanya soal jembatan. PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) sebagai inisiator berencana mengembangkan kawasan industri terpadu di dua provinsi yang terhubung oleh JSS.

"Kan itu tidak hanya jembatan, termasuk juga kawasan. Nanti kita bicarakan bersama," kata Hatta.

Proyek JSS kini kelanjutannya dipimpin oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tahun ini, pemerintah bersiap membentuk tim bersama yang akan menyiapkan skenario penggabungan BUMN dengan GBLS yang saham mayoritasnya dimiliki konglomerat Tommy Winata. Kendati demikian, proses groundbreaking diperkirakan baru bisa terjadi di pemerintahan baru selepas pemilu 2014.