Maksimalkan program WTO, masa depan bakal sempurna?

Sehari jelang pergantian tahun, saya seperti kurang kerjaan saja. Membiarkan pikiran pergi dari tempatnya, mengembara ke mana-mana. Sampai akhirnya dia mencoba meraba dimensi kehidupan masa depan, apakah lebih baik, sama saja atau lebih buruk ketimbang masa lalu?

Satu hal yang pasti ditangkap oleh pikiran saya di masa depan: Globalisasi ekonomi yang tidak terbendung. Jika demikian, mari berharap globalisasi bukanlah sebuah tujuan, melainkan proses untuk menjadikan dunia ini menjadi lebih baik untuk penghuninya.

Jika globalisasi adalah tujuan, maka masa depan dunia akan segera "sempurna". Karena, tidak ada lagi yang harus dikejar. Proses mencari titik equilibrium dianggap sudah selesai. Padahal, kenyataannya, masih banyak kemiskinan dan kelaparan disana-sini.

Pikiran saya kemudian kembali ke awal Desember lalu, ketika 159 negara anggota WTO bertemu di Bali untuk bersepakat menyatukan ekonomi dunia lewat jalur perdagangan multilateral. Sesuatu yang gagal diraih selama 12 tahun terakhir, tepatnya, sejak WTO memulai perundingan Doha 2001.

Selama itu, ekonomi dunia masih terfragmentasi. Berdasarkan data organisasi perdagangan dunia (WTO), hingga Juli 2013, sudah terdapat 575 perjanjian perdagangan bebas, baik regional, trans-regional, maupun bilateral. Sekitar 379 perjanjian diantaranya sudah berlaku efektif.

Ekonom Indef Bustanul Arifin dalam tulisannya di salah satu media cetak nasional, menyebut paket Bali memuat tiga hal penting untuk perdagangan multilateral.

Pertama, fasilitasi perdagangan menekankan pada peningkatan tata kelola pelayanan perdagangan internasional, pengurangan pungutan liar ekspor-impor, dan percepatan pelayanan di pelabuhan asal dan tujuan. Dengan kata lain, seluruh negara anggota WTO setuju melakukan simplifikasi kepabeanan yang selama ini memang menjadi sumber inefisiensi dalam perdagangan internasional.

Kedua, program pembangunan. Ini membuka peluang bagi negara miskin yang menjadi anggota WTO untuk berperan dalam perdagangan global. Negara maju setidaknya harus membuka pasarnya, membebaskan produk dari negara miskin dari pengenaan tarif dan kuota atau duty-free, quota-free.

Ketiga, kesepakatan pertanian. Itu mencakup pelayanan umum pertanian, cadangan pangan, administrasi kuota-tarif, dan subsidi ekspor. Terpenting, negara anggota WTO sepakat pemberian subsidi pangan di atas 10 persen dari produk nasionalnya dalam waktu empat tahun.

Secara garis besar, paket Bali tersebut dianggap sebagai babak baru masa depan perdagangan multilateral, globalisasi ekonomi. Indonesia bisa mengambil manfaat dari ini, selama pemimpinnya membuat kebijakan yang melindungi sendi-sendi perekonomian dalam negeri.

Sialnya, keberpihakan pemerintah kita terhadap petani dan pedagang Tanah Air masih minim. Ah, pikiran saya mengembara terlalu jauh, sudah saatnya kembali ke tempatnya, untuk mensyukuri berkah di masa lalu dan berdoa mengharap yang terbaik di masa depan.