Kebijakan Jokowi soal ganjil genap tekan mobilitas perekonomian?

Pengamat transportasi Djoko Setijawarno mengkritik rencana kebijakan Gubernur DKI Joko Widodo terkait penerapan sistem ganjil genap untuk mengendalikan jumlah kendaraan di ibu kota.

Djoko menilai aturan tersebut hanya akan menghalangi mobilitas masyarakat untuk beraktivitas karena tidak didukung oleh transportasi umum yang layak.

"Pemerintah tidak boleh mengurangi mobilitas masyarakat beraktifitas. Karena mobilitas yang tinggi sejurus dengan peningkatan perekonomian. Cuma mobilitas seharusnya didorong menggunakan transportasi umum," ucap Djoko kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (18/3).

Djoko menyebutkan, secara nasional, saat ini sekitar 30,9 persen kendaraan roda empat dan 15,9 persen kendaraan roda dua berada di Jakarta. Kelebihan jumlah kendaraan ini yang menyebabkan kemacetan karena tidak didukung oleh sarana transportasi umum.

"Sebaiknya pemerintah DKI menunda kebijakan ganjil genap dengan meniru Bogota, Sao Paulo dan Beijing yang menerapkan kebijakan serupa setelah transportasi massal mencukupi, pedestrian yang nyaman, jalur sepeda diadakan," jelasnya.

Djoko mengatakan banyak negara di dunia yang gagal menerapkan kebijakan tersebut seperti Manila, Meksiko, Bangkok, Athena. "Jangan meniru yang gagal tersebut terlebih dukungan Polantas, Polda Metro Jaya setengah hati, kirim minim personel di lapangan. Dengan personel polantas yang ada sekarang saja sudah kewalahan, apalagi ditambah tugas baru mengawasi pelat kendaraan," tutupnya.