PUPR Buka Peluang Ada Proyek Infrastruktur Besar 5 Tahun Mendatang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan visi pemerintahannya untuk 5 tahun ke depan. Pada kesempatan tersebut, hal pertama yang disampaikan Jokowi yakni ingin kembali melanjutkan pembangunan infrastruktur.
"Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan! Infrastruktur yang besar-besar sudah kita bangun. Ke depan, kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat," tuturnya.
"Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sambungkan dengan kawasan pariwisata. Kita juga harus menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan," tambahnya.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin, tak menutup kemungkinan adanya tambahan proyek infrastruktur besar pada rentang waktu 2019-2024.
"Bisa saja (ada tambahan proyek infrastruktur besar). Nanti kan ada Renstra (Rencana Strategis) nya untuk 5 tahun," ujar dia saat berbincang dengan rekan wartawan di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (15/7).
Syarif pun memastikan, berbagai program infrastruktur seperti pembangunan bendungan dan jalan tol yang telah dicanangkan tetap akan dilanjutkan. "Semua yang sifatnya infrastruktur ini perlu dilanjutkan, karena dia tergabung menjadi satu sistem. Kita tidak ingin ada yang kemudian tidak berfungsi," tegas dia.
Dia menyatakan, seluruh proyek-proyek yang dibangun pemerintah melalui Kementerian PUPR setidaknya memiliki suatu destinasi yang pasti. Sebagai contoh, dia mengilustrasikan tujuan pembangunan sebuah proyek jalan nasional.
"Misalnya (infrastruktur) untuk pariwisata, untuk mendukung industri, mendukung ekonomi. Itu semua harus mengarah ke sana. Jadi tidak ada satupun jalan yang tidak jelas mau dibuat ke mana (tujuannya)," pungkas Syarif.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Mendag Zulhas Beri Lampu Hijau Tiktok Gabung Tokopedia
TikTok dikabarkan akan bekerja sama dengan Tokopedia untuk membuka e-commerce di Indonesia.
Baca Selengkapnya

Ekonomi Indonesia Diprediksi Tak Capai 5 Persen di 2024, Inflasi Aman?
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tak mencapai target pemerintah karena dipengaruhi gejolak ekonomi global.
Baca Selengkapnya

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri
Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.
Baca Selengkapnya

Pengguna Internet Tinggi, Ekonomi Digital RI Ditargetka Naik ke Peringkat 20
Indonesia terus meraih peluang untuk memaksimalkan ekonomi digital.
Baca Selengkapnya

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil
DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.
Baca Selengkapnya

PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya

Kapolda Metro Jaya Rombak Jajaran Mulai Kasat sampai Kapolsek
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto merombak jajarannya dengan memutasi sejumlah pejabat kepala satuan (Kasat) tingkat Polres hingga Kapolsek.
Baca Selengkapnya

Asal Usul dan Cerita di Balik Nama-Nama Mentereng Jalanan Kota Jakarta
Penamaan wilayah di Jakarta tidak lepas dari fakta sejarah.
Baca Selengkapnya

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Masih Terkendala SDM dan Infrastruktur
SPBE menjadi faktor penting untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.
Baca Selengkapnya

Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden
Baca Selengkapnya

Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak
Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.
Baca Selengkapnya