PTPN III Minta Pemerintah Prioritaskan Pemenuhan CPO Dalam Negeri

Merdeka.com - Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III, Mohammad Abdul Gani, menyayangkan keputusan pemerintah atas moratorium perluasan lahan dan mengevaluasi perkebunan sawit. Regulasi ini tercantum dalam Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, ditandatangani Jokowi pada 19 September 2018 dan berlaku selama 3 tahun.

"Saya sangat sayangkan pemerintah mau didikte oleh NGO luar negeri sehingga membuat moratorium. Sebenarnya dengan pendekatan tata kelola konservasi kita bisa gunakan LSP atau ICC itu sertifikasi bagaimana kita mengendalikan agar karbon itu tidak terjadi penguapan yang tidak terkendali," kata dia dalam acara MarkPlus Government Roundtable: Pemulihan Ekonomi di Sektor Pertanian, Senin (19/10).

Abdul menyebutkan, Indonesia masih bisa memperluas lahan kelapa sawit hingga 20 juta hektar dengan perkiraan dapat menghasilkan 80 juta KL CPO. Namun kedepannya, dia menilai besaran tersebut mestinya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

"Saat ini, dengan kebijakan konsumsi bahan bakar 30 persen, maka yang terpakai untuk biodiesel hanya 4,7 juta KL. Artinya hanya 10 persen dari produksi CPO nasional," kata dia.

"Kalau sekarang katakanlah 80 persen CPO dan turunannya diekspor, maka ke depan harus dibalik. Kita penuhi kebutuhan energi di dalam negeri berbasis CPO," lanjut dia.

Abdul menambahkan, mestinya pemerintah tak perlu latah semua komoditas untuk bisa swasembada. Sebab, memang ada sejumlah komoditas yang memang bukan berasal dari Indonesia. Untuk komoditas seperti itu, Indonesia jelas kalah dibandingkan dengan negara produsen aslinya.

"Pemerintah ketika akan mengembangkan ekspor atau yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi utamanya di sektor pertanian tidak perlu latah berpikir untuk semua komoditas kita swasembada. Karena secara alamiah tidak mungkin Indonesia akan mampu bersaing untuk produktivitas sejumlah komoditas yang memang bukan berasal dari Indonesia," kata dia.

Hutan Rusak, Pemerintah Moratorium Perluasan Lahan Sawit

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menyetop perluasan lahan perkebunan sawit di hutan Kalimantan. Sebab, menurutnya, perluasan lahan tersebut membuat hutan menjadi rusak.

"Sekarang ini pemerintah menyetop perluasan sawit. Jadi tidak ada lagi boleh hutan atau gambut dipakai untuk sawit, sudah moratorium perluasan yang memakai lahan hutan atau gambut untuk sawit, itu berapa bulan lalu diputuskan itu," kata JK saat menjawab keluhan salah satu peserta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) soal lahan hutan Kalimantan yang mulai rusak, di Kantornya, Jakarta, Kamis (5/9).

Menurutnya, sawit adalah salah satu sektor penunjang perekonomian nasional. Dia menilai produksi sawit, bentuk ekspor yang baik dan menyerap banyak tenaga kerja. Kurang lebih, kata dia, terdapat 20 hingga 25 juga orang bekerja di sektor tersebut.

"Sawit menghasilkan devisa lalu orang bekerja (di sektor sawit) karena satu hektare itu setidak-tidaknya tiga orang yang bekerja, cukup besar," ungkap JK.

Kendati demikian, JK meminta kepada publik agar terus menjaga lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan hingga kebakaran hutan.

"Karena itu masing-masing anda juga, bagaimana pentingnya memelihara lingkungan. Benar itu bahwa sebenarnya menjaga lingkungan yang baik," harap JK.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6